Oleh: Catur Ronggo*)
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan kembali menguji kesiapan negara menghadapi bencana yang berdampak langsung terhadap kesehatan, aktivitas ekonomi, transportasi, dan lingkungan. Namun, perkembangan terbaru memperlihatkan satu hal penting, pemerintah tidak menunggu persoalan membesar dari balik meja. Presiden Prabowo Subianto turun langsung ke lapangan, memimpin rapat penanganan di Kalimantan, kemudian melanjutkan kunjungan ke Sumatra untuk memastikan penanganan berlangsung cepat, terpadu, dan efektif.
Pada 24 Agustus 2026, Presiden bertolak menuju Riau dengan agenda meninjau penanganan karhutla di Riau, Jambi, dan Sumatra Selatan. Langkah tersebut merupakan kelanjutan setelah sebelumnya Presiden meninjau kondisi di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Pemerintah juga memperkuat penanganan melalui penambahan personel, armada water bombing, fasilitas kesehatan, serta langkah pencegahan agar titik api tidak kembali muncul. Ini menunjukkan bahwa pemerintah memandang karhutla sebagai persoalan nasional yang membutuhkan mobilisasi sumber daya dan koordinasi lintas daerah.
Kehadiran Presiden di lapangan juga memiliki arti penting dari sisi kepemimpinan. Presiden Prabowo menegaskan bahwa dirinya datang untuk melihat keadaan nyata, bukan sekadar menerima laporan. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa keputusan pemerintah berusaha didasarkan pada kondisi faktual yang dihadapi petugas maupun masyarakat. Di tengah situasi darurat, kecepatan memperoleh gambaran lapangan menjadi faktor penting untuk menentukan kebutuhan personel, peralatan, maupun dukungan antarwilayah.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa pembagian tugas dilakukan untuk memastikan penanganan berlangsung lebih cepat, terpadu, dan serentak. Pada perkembangan terbaru, ia juga menyampaikan bahwa Presiden ingin memastikan penanganan karhutla di Sumatra berjalan sampai tuntas, termasuk memastikan titik api benar-benar padam dan keputusan yang telah diambil dilaksanakan secara cepat dan tepat. Dengan demikian, pola penanganan tidak berhenti pada pemadaman, tetapi dilanjutkan dengan penguatan pencegahan agar kebakaran tidak menjadi siklus tahunan.
Sebelumnya, setelah rapat di Kalimantan Barat, pemerintah menambah sekitar 1.500 personel dari luar Kalimantan serta enam helikopter untuk memperkuat operasi. Dukungan tersebut dilengkapi kebutuhan pompa air, sumur bor, dan sarana lain yang diperlukan di lokasi. Langkah ini memperlihatkan bahwa pemerintah memilih memperbesar kapasitas respons ketika kondisi lapangan membutuhkan tambahan kekuatan, bukan membiarkan aparat daerah bekerja sendiri.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menilai koordinasi lintas sektor yang sudah berjalan cukup kuat sehingga belum diperlukan pembentukan satuan tugas khusus baru. Menurutnya, kebutuhan tambahan peralatan seperti helikopter water bombing, alat pelindung diri, maupun personel telah dikerjakan sesuai kebutuhan lapangan. Sikap tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penanganan tidak semata-mata ditentukan oleh penambahan struktur birokrasi, tetapi oleh kemampuan setiap unsur menjalankan tugas secara cepat dan terkoordinasi.
Pandangan serupa dapat diperkuat oleh Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno. Ia menilai keputusan Presiden turun langsung merupakan langkah serius yang perlu diteruskan dengan kerangka penanganan nasional yang terukur dan terpadu. Menurut Eddy, ketika karhutla berlangsung berkepanjangan, membutuhkan ribuan personel, dukungan udara, modifikasi cuaca, dan keterlibatan banyak daerah, koordinasi pada tingkat tertinggi menjadi relevan untuk memastikan seluruh sumber daya bergerak dalam arah yang sama.
Selain pemadaman, aspek penegakan hukum juga menjadi bagian penting. Presiden Prabowo menegaskan bahwa korporasi yang terbukti melakukan pembakaran hutan atau lahan harus ditindak sesuai hukum. Pesan tersebut penting untuk memastikan pencegahan tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis memadamkan api, tetapi juga memberikan kepastian bahwa pelanggaran akan memiliki konsekuensi. Pemerintah dengan demikian menunjukkan pendekatan yang menggabungkan respons darurat, pencegahan, dan penegakan hukum.
Bagi masyarakat, pendekatan tersebut penting karena dampak karhutla tidak berhenti pada wilayah yang terbakar. Kabut asap dapat mengganggu kesehatan, sekolah, perjalanan, kegiatan usaha, dan mobilitas warga. Karena itu, percepatan penanganan menjadi bentuk perlindungan langsung terhadap kehidupan sehari-hari. Ketika pemerintah menempatkan pemadaman, layanan kesehatan, pencegahan, dan penegakan hukum dalam satu rangkaian, kepentingan rakyat menjadi titik temu seluruh kebijakan.
Tantangan karhutla memang tidak sederhana. Cuaca, kondisi lahan, luas wilayah, serta aktivitas manusia dapat membuat penanganannya membutuhkan waktu dan sumber daya besar. Karena itu, ukuran keberhasilan tidak seharusnya hanya dilihat dari seberapa cepat api dipadamkan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah mencegah kebakaran berulang, melindungi masyarakat, dan memastikan kualitas lingkungan kembali pulih.
Kunjungan Presiden dari Kalimantan menuju Sumatra memperlihatkan kesinambungan respons negara terhadap persoalan tersebut. Pemerintah tidak hanya mengandalkan laporan, tetapi melakukan pengecekan langsung, memperkuat personel dan peralatan, membagi tugas lintas sektor, serta membuka ruang penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melanggar. Di tengah ancaman karhutla, pola kerja seperti ini memberikan kepastian bahwa keselamatan masyarakat menjadi perhatian utama.
Karhutla merupakan persoalan yang membutuhkan konsistensi, bukan respons sesaat. Dengan kepemimpinan langsung Presiden, dukungan lintas kementerian dan lembaga, keterlibatan TNI-Polri serta pemerintah daerah, dan penguatan pencegahan di lapangan, pemerintah menunjukkan keseriusan untuk memutus siklus kebakaran. Pada akhirnya, negara yang hadir bukan hanya negara yang mampu memadamkan api, tetapi negara yang mampu mencegahnya kembali membakar ruang hidup rakyat.
*) Penulis merupakan Pengamat Sosial
