JAKARTA — Sejumlah program strategis yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai kebijakan pro rakyat yang bertujuan menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan buruh di tengah tekanan global.
Direktur Eksekutif Citra Institut, Yusak Farhan, mengatakan pemerintah mengusung pendekatan ekonomi sosialisme kerakyatan dengan peran aktif negara sebagai penyeimbang antara kapitalisme dan sosialisme. “Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), penghapusan kemiskinan ekstrem, serta kebijakan pro-buruh menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat luas,” ujarnya.
Di tengah dinamika global yang tidak menentu, pemerintah juga memilih untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Yusak menilai langkah ini penting dalam menjaga stabilitas nasional. “Keputusan tidak menaikkan harga BBM patut diapresiasi karena mampu meredam gejolak ekonomi, meskipun ada pihak-pihak yang mencoba memicu kekhawatiran publik,” katanya.
Menurut dia, konflik global turut menekan sektor industri, khususnya manufaktur, akibat kenaikan harga komoditas. Kondisi tersebut berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK). Untuk itu, pemerintah dinilai perlu memperkuat perlindungan sosial melalui berbagai program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). “Langkah ini penting untuk menjaga daya tahan masyarakat,” ucapnya.
Yusak juga menyoroti program MBG sebagai investasi sosial jangka panjang. “Program ini tidak hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga membuka lapangan kerja baru dengan upah terstandarisasi,” katanya.
Namun demikian, ia menilai tantangan ketenagakerjaan masih kompleks. Kenaikan upah yang belum sebanding dengan biaya hidup serta maraknya PHK membutuhkan kebijakan lebih komprehensif. “Satgas PHK bukan solusi tunggal. Pemerintah perlu menghadirkan program reskilling gratis dan menjamin penyaluran tenaga kerja,” ujarnya.
Ia menambahkan, perlindungan buruh juga perlu diperkuat melalui regulasi, termasuk percepatan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT). “RUU ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah eksploitasi,” katanya.
Sementara itu, masyarakat turut menaruh harapan terhadap kebijakan pemerintah. Toto, salah satu warga, mengatakan berbagai program yang digagas Presiden Prabowo diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan buruh. “Program-program tersebut perlu dikawal agar benar-benar terealisasi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah dinilai terus berupaya menyeimbangkan kepentingan pekerja dan dunia usaha guna menjaga stabilitas ekonomi nasional.
