Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

oleh -1 Dilihat
banner 468x60

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027. Kebijakan yang telah melalui pembahasan selama 18 tahun ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat pemberantasan korupsi, mengoptimalkan pengembalian kerugian negara, serta memulihkan hak masyarakat yang terdampak tindak kejahatan.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa pengesahan undang-undang tersebut merupakan hasil dari proses pembahasan panjang yang dijalankan berdasarkan mekanisme legislasi. Ia memastikan keputusan DPR bukan didorong tekanan pihak tertentu, melainkan melalui tahapan yang telah dipersiapkan secara matang.

banner 336x280

“Setelah menempuh perjalanan pembahasan selama 18 tahun di DPR, rancangan undang-undang ini akhirnya dapat diselesaikan dan ditetapkan menjadi undang-undang,” kata Puan.

Puan menjelaskan bahwa penyusunan regulasi tersebut turut mempertimbangkan aspirasi masyarakat melalui serangkaian rapat dengar pendapat, konsultasi publik, serta kunjungan kerja ke berbagai wilayah. Seluruh masukan kemudian dikaji untuk memastikan aturan baru tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang sudah berlaku.

“Keputusan pengesahan hari ini bukan muncul akibat tekanan ataupun paksaan, tetapi merupakan hasil dari tahapan pembahasan yang telah dijalankan secara maksimal,” ujarnya.

Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menjelaskan bahwa regulasi ini dibutuhkan untuk mengatasi belum maksimalnya pengembalian kekayaan negara yang berasal dari tindak pidana. Menurutnya, pemberantasan kejahatan harus mencakup upaya memulihkan aset, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelakunya.

Dalam pembahasannya, DPR menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan menyempurnakan rancangan dari 67 menjadi 74 pasal. Pengaturan tersebut mencakup perlindungan hak asasi manusia, mekanisme perampasan yang terukur, transparansi pengelolaan aset, serta pemulihan kerugian secara adil.

Perampasan aset dapat dilakukan tanpa menunggu putusan pidana terhadap pelaku melalui tahapan penelusuran, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan. Ruang lingkupnya mencakup hasil kejahatan korupsi, narkotika, terorisme, perdagangan orang, penyelundupan, serta penipuan berbasis teknologi informasi.

Habiburokhman mengingatkan bahwa penerapan kewenangan tersebut harus disertai pengawasan ketat agar tidak disalahgunakan.

“Perampasan aset tidak boleh berubah menjadi alat kepentingan politik, tindakan pemerasan, ataupun sarana penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum,” tegasnya.

Ia berharap regulasi tersebut mampu mempercepat pemulihan keuangan negara sekaligus mengembalikan hak para korban dengan tetap melindungi pihak ketiga yang beritikad baik. Pengesahan UU Perampasan Aset pun diharapkan menjadi momentum memperkuat penegakan hukum yang berintegritas, transparan, dan konsisten dalam memberantas korupsi di Indonesia. (*)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *