JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat perlindungan sosial dan menjaga daya beli masyarakat melalui penyiapan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 senilai Rp900.000. Program yang menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi kuartal IV tersebut direncanakan disalurkan pada November hingga Desember 2026 sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan pekerja sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, BSU diprioritaskan bagi pekerja berpenghasilan di bawah Rp3 juta, sementara insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) diperluas untuk menjangkau pekerja kelas menengah.
“BSU kan di bawah Rp3 juta, pokoknya semua yang di bawah Rp3 juta itu akan diberikan BSU ya, sekarang datanya masih diproses di Kemenaker,” ujar Airlangga di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Pemerintah juga menyiapkan perluasan insentif PPh Pasal 21 DTP bagi sekitar 13 juta pekerja berpenghasilan di bawah Rp10 juta. Kombinasi kebijakan tersebut menunjukkan pendekatan pemerintah yang memperhatikan kebutuhan berbagai kelompok pekerja.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa jumlah final penerima BSU masih dalam proses pemutakhiran dan verifikasi lintas kementerian. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan diterima oleh pekerja yang memenuhi persyaratan.
“Itu kan data awal. Saat ini prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi. Nanti datanya pasti kita validasi dan verifikasi lagi. Dari situ baru kita dapat data finalnya seperti apa,” jelas Yassierli.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa ketentuan BSU diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 yang diundangkan pada 28 Oktober 2026.
“BSU diberikan kepada pekerja yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai ketentuan. Bantuan sebesar Rp900.000 dibayarkan sekaligus,” ujar Indah.
Bantuan tersebut merupakan akumulasi Rp300.000 per bulan selama Oktober hingga Desember 2026 dan disalurkan melalui bank Himbara serta PT Pos Indonesia.
Penerima harus merupakan WNI dengan NIK dan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026, bukan ASN, TNI, maupun Polri, serta memenuhi ketentuan batas upah paling banyak Rp3,5 juta atau sesuai upah minimum daerah.
Melalui BSU, pemerintah berharap daya beli masyarakat tetap terjaga, konsumsi rumah tangga meningkat, dan ketahanan ekonomi keluarga semakin kuat. Masyarakat dapat memantau informasi melalui bsu.kemnaker.go.id atau layanan 1500 630 serta menghindari tautan tidak resmi.
