Perkuat Akuntabilitas Anggaran, Pemerintah Perketat Verifikasi Kopdes Merah Putih

oleh -2 Dilihat
banner 468x60

JAKARTA – Pemerintah memperkuat pengawasan penyaluran anggaran pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) melalui proses verifikasi dan validasi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pembayaran menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 berjalan sesuai ketentuan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa ketersediaan anggaran tidak serta-merta membuat pembayaran dilakukan sekaligus. Pemerintah mensyaratkan penyelesaian pembangunan fisik, pemeriksaan administrasi, dan validasi sebelum memproses pembayaran.

banner 336x280

“Anggaran pembangunan KDMP yang telah tersedia sejak awal APBN 2026 akan kita pastikan pembayarannya sesuai dengan tata kelola setelah proses pembangunan, proses verifikasi, proses validasi yang sekarang sedang dilakukan itu tuntas,” kata Suahasil.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, sebanyak 30.132 gerai Kopdes Merah Putih telah selesai dibangun. Dari jumlah tersebut, 11.185 gerai masih menjalani proses verifikasi dan validasi, sedangkan 5.863 gerai telah memperoleh berita acara pemeriksaan.

Suahasil menjelaskan, pembayaran akan dilakukan secara bertahap berdasarkan tagihan yang diajukan kepada Kementerian Keuangan setelah seluruh persyaratan terpenuhi.

Pemerintah telah menempatkan dana pembayaran melalui bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Total pembiayaan program Kopdes Merah Putih dilaporkan mencapai Rp240 triliun, dengan tagihan tahap pertama sebesar Rp37 triliun yang jatuh tempo mulai 25 September 2026.

Penguatan pengawasan juga dilakukan di tingkat daerah. Staf Ahli Bupati Murung Raya Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Suria Siri, menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi untuk memastikan pembangunan koperasi sesuai ketentuan.

“Kita ingin pelaksanaan program ini berjalan sesuai ketentuan. Karena itu, koordinasi dan keterlibatan seluruh pihak sangat penting agar pembangunan koperasi dapat terlaksana secara terarah dan mencapai tujuan yang diharapkan,” tegas Suria.

Pengetatan proses verifikasi dan validasi pembangunan Kopdes Merah Putih diharapkan dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Melalui pengawasan yang konsisten dan mekanisme pembayaran yang terukur, pemerintah berupaya memastikan setiap alokasi dana disalurkan sesuai ketentuan dan progres pembangunan. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan Kopdes Merah Putih yang mampu berkembang sebagai penggerak ekonomi desa. (*)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *