Kerja Sama Luar Negeri Memperkuat Kemandirian Penanganan Karhutla

oleh -1 Dilihat
banner 468x60

Oleh: Arif Wicaksono)*

Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang diperkuat dengan kerja sama internasional. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, serta memastikan aktivitas sosial dan ekonomi tetap berjalan di tengah ancaman kebakaran. Pendekatan terpadu yang menggabungkan pencegahan, pemadaman, diplomasi, dan penegakan tanggung jawab pelaku usaha menunjukkan bahwa penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

banner 336x280

Upaya tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan penanganan karhutla sebagai salah satu prioritas pemerintah. Melalui koordinasi antarkementerian dan komunikasi dengan negara-negara kawasan, pemerintah berupaya membangun mekanisme penanganan yang lebih terintegrasi. Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir menegaskan bahwa persoalan karhutla memerlukan sinergi seluruh kementerian dan lembaga, terutama untuk memutus mata rantai praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab.

Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi tingkat menteri di Jakarta yang turut dihadiri Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, serta perwakilan Kementerian Keuangan. Pertemuan ini memperlihatkan pentingnya kesamaan langkah antarlembaga dalam menghadapi persoalan lingkungan yang memiliki dampak lintas wilayah dan lintas negara. Pemerintah juga mendorong agar pengawasan terhadap aktivitas usaha dilakukan secara konsisten sehingga upaya pencegahan tidak hanya bergantung pada pemadaman ketika kebakaran telah terjadi.

Komitmen memperkuat kerja sama regional diwujudkan melalui kesepakatan Indonesia dan Singapura membentuk Joint Task Force on Strengthening Business Responsibilities between Indonesia and Singapore (JTF). Kesepakatan tersebut dicapai oleh Arrmanatha Nasir bersama Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan. Pembentukan gugus tugas bersama ini diarahkan untuk memperkuat pertukaran informasi, membangun kepercayaan, serta mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab dalam upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan.

Keberadaan JTF menjadi salah satu instrumen diplomasi yang mempertemukan kepentingan kedua negara dalam menghadapi persoalan lingkungan. Pemerintah Indonesia berharap forum tersebut tidak hanya berkontribusi terhadap penanganan karhutla, tetapi juga dapat dikembangkan untuk membahas berbagai persoalan strategis lainnya yang berkaitan dengan tanggung jawab dunia usaha.

Dukungan terhadap inisiatif tersebut juga disampaikan Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura Grace Fu. Dalam pembahasan RUU Amandemen Undang-Undang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas, ia menyambut kesepakatan pembentukan satuan tugas bersama sebagai bagian dari penguatan kerja sama regional. Grace Fu menilai pencegahan kebakaran sejak dari sumbernya merupakan langkah penting untuk mengatasi persoalan kabut asap lintas batas yang selama ini membutuhkan perhatian bersama.

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa penanganan kabut asap tidak dapat dibebankan kepada satu negara saja. Keterbatasan yurisdiksi masing-masing negara menjadikan komunikasi, pertukaran informasi, dan koordinasi berkelanjutan sebagai kebutuhan penting. Melalui kerja sama Indonesia dan Singapura, diharapkan upaya pengawasan terhadap praktik bisnis dapat semakin terarah sekaligus memperkuat tanggung jawab pelaku usaha terhadap lingkungan.

Selain diplomasi, pemerintah juga memperkuat penanganan langsung di lapangan melalui pemadaman darat, operasi modifikasi cuaca, dan pemboman air menggunakan pesawat. Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi menyampaikan bahwa berbagai langkah tersebut terus dioptimalkan untuk mengendalikan titik api dan mengurangi risiko meluasnya kebakaran. Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan negara sahabat guna meningkatkan kapasitas operasional penanggulangan bencana.

Salah satu bentuk dukungan internasional datang dari Pemerintah Australia melalui New South Wales Rural Fire Service. Australia mengirimkan satu pesawat C-130 Hercules, satu pesawat pemandu Cessna Citation, serta 20 personel spesialis penerbangan untuk membantu operasi penanganan karhutla di Kalimantan Timur pada 6 hingga 12 November 2026.

Duta Besar Australia Roderick Bruce Brazier menjelaskan bahwa bantuan tersebut merupakan tindak lanjut asesmen teknis bersama. Pesawat C-130 Hercules memiliki kemampuan menjatuhkan hingga 15.000 liter air dalam setiap sortie, dengan perkiraan maksimal enam sortie per hari. Operasi udara telah dimulai dengan tiga kali penjatuhan air di Samarinda hingga pukul 15.00 WIB. Sasaran operasi merupakan dua titik api di sekitar permukiman warga yang telah ditentukan melalui koordinasi dengan BNPB.

Dukungan Australia juga mencerminkan hubungan persahabatan kedua negara yang telah terjalin selama puluhan tahun. Brazier mengingatkan bahwa Indonesia pernah mengirimkan pesawat C-130 Hercules untuk membantu evakuasi warga Darwin ketika Siklon Tracy melanda pada 1974. Kristomei mengapresiasi solidaritas tersebut sebagai wujud hubungan baik antarkedua negara. Kerja sama ini sekaligus memperlihatkan pentingnya diplomasi yang menghasilkan dukungan konkret ketika salah satu negara menghadapi bencana.

Di tengah berbagai upaya tersebut, pemerintah menegaskan bahwa partisipasi masyarakat tetap menjadi faktor penting. Kristomei mengimbau warga untuk tidak melakukan pembakaran lahan dalam bentuk apa pun karena tindakan tersebut berpotensi memperburuk kondisi lingkungan dan membahayakan kesehatan. Pencegahan kebakaran diharapkan dapat menjaga kualitas udara, melindungi anak-anak agar tetap dapat mengikuti kegiatan sekolah, serta memastikan kegiatan ekonomi masyarakat tidak terganggu.

Dengan memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas negara, pemerintah berupaya memastikan bahwa ancaman karhutla ditangani melalui langkah yang terencana dan terukur. Kerja sama Indonesia, Singapura, dan Australia juga memperlihatkan bahwa perlindungan lingkungan merupakan kepentingan bersama yang membutuhkan tanggung jawab kolektif. Pada akhirnya, keberhasilan penanganan karhutla tidak hanya diukur dari kemampuan memadamkan api, tetapi juga dari konsistensi mencegah kebakaran, melindungi masyarakat, dan menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang.

)*Penulis Merupakan Pengamat Lingkungan

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *