Oleh: Rangkai Ahmad Yusuf
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama ini lebih banyak dibicarakan dari perspektif pemenuhan gizi, kualitas sumber daya manusia, dan besarnya anggaran negara. Perspektif tersebut tentu penting. Namun, ada dimensi lain yang mulai terlihat semakin nyata. MBG berpotensi menjadi mesin penggerak ekonomi daerah melalui penciptaan permintaan pangan dalam skala besar dan berkelanjutan.
Dalam teori kebijakan publik, belanja pemerintah memiliki nilai strategis ketika mampu menghasilkan manfaat berlapis. Satu rupiah yang dibelanjakan negara idealnya tidak berhenti pada satu tujuan administratif, tetapi menciptakan multiplier effect terhadap produksi, kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, dan aktivitas ekonomi lainnya.
MBG mempunyai karakter yang memungkinkan efek pengganda tersebut terjadi. Setiap hari, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) membutuhkan beras, telur, ayam, ikan, sayuran, buah, dan berbagai bahan pangan lainnya. Kebutuhan yang berlangsung terus-menerus ini pada dasarnya menciptakan sesuatu yang sangat dibutuhkan produsen pangan adalah kepastian pasar.
Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menangkap dimensi tersebut ketika mengatakan bahwa MBG perlu memastikan petani, UMKM, BUMDes, koperasi, hingga masyarakat miskin di sekitar lokasi program ikut memperoleh manfaat. Konsep MBG 80 persen menggunakan produk wilayah setempat. Pihaknya ingin memastikan masyarakat miskin ikut dan tidak tertinggal dari kemanfaatan program nasional tersebut.
Di sinilah integrasi MBG dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi strategis. Persoalan klasik produsen kecil di Indonesia sering kali bukan sekadar kemampuan memproduksi, tetapi akses terhadap pasar yang stabil. Petani dapat menghasilkan sayuran, peternak menghasilkan telur dan ayam, tetapi mereka membutuhkan agregator yang mampu menghubungkan produksi skala kecil dengan permintaan besar secara konsisten.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian juga melihat MBG sebagai instrumen yang dapat membantu pembangunan daerah. Menurut Tito, manfaatnya bukan hanya menekan stunting dan kemiskinan serta memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Permintaan pangan dari MBG juga dapat membantu daerah menyerap komoditas masyarakat.
Mekanisme semacam ini menarik karena MBG berpotensi menciptakan automatic demand terhadap komoditas pangan. Ketika produksi telur, ayam, ikan, atau sayuran meningkat sementara pasar melemah, kebutuhan SPPG dapat menjadi salah satu sumber permintaan yang membantu menyerap produksi.
Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro melihat belanja yang diturunkan melalui program pemerintah seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih ikut berkontribusi terhadap kinerja investasi. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada kuartal II-2026 tercatat tumbuh 6,67 persen secara tahunan dan memberikan kontribusi 2,06 poin persentase terhadap pertumbuhan ekonomi, meningkat dibandingkan 1,79 poin persentase pada kuartal sebelumnya.
Angka tersebut menunjukkan belanja sosial tidak selalu identik dengan konsumsi semata. Jika desain kebijakannya tepat, permintaan yang diciptakan pemerintah dapat memicu investasi baru. SPPG membutuhkan bangunan dan peralatan. Distribusi membutuhkan kendaraan. Peternak yang memperoleh kepastian pembeli memiliki insentif memperbesar kapasitas. Pedagang pangan membutuhkan gudang. Koperasi memerlukan fasilitas penyimpanan dan logistik. Dengan kata lain, satu piring MBG sesungguhnya mempunyai rantai ekonomi yang jauh lebih panjang daripada yang terlihat.
Pemerhati isu strategis Safriady menggambarkannya secara tepat dimana uang negara tidak hanya menghasilkan makanan di atas meja anak sekolah, tetapi juga menghidupkan kandang ayam, gudang pakan, koperasi, transportasi, tenaga kerja dan perdagangan lokal.
Dari perspektif pembangunan, MBG karena itu mempunyai peluang menghasilkan dua dividen sekaligus. Dividen pertama adalah human capital dividend. Anak yang memperoleh asupan gizi lebih baik memiliki fondasi kesehatan dan kemampuan belajar yang lebih baik. Dalam jangka panjang, kualitas manusia merupakan salah satu faktor paling menentukan produktivitas sebuah negara.
Dividen kedua adalah local economic dividend. Pengadaan pangan menciptakan permintaan, permintaan mendorong produksi, produksi menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sementara pendapatan kembali berputar menjadi konsumsi dan investasi di daerah.
Tentu potensi tersebut tidak terjadi secara otomatis. Pemerintah harus memastikan rantai pasok lokal benar-benar kompetitif, transparan dan memenuhi standar keamanan pangan. Jangan sampai semangat membeli produk lokal mengorbankan kualitas, atau sebaliknya, standar pengadaan justru terlalu rumit sehingga petani dan UMKM lokal tidak mampu masuk.
Karena itu, agenda berikutnya bukan sekadar memperluas MBG, tetapi membangun ekosistem ekonomi MBG, memetakan komoditas unggulan setiap daerah, menghubungkan produsen dengan KDKMP dan SPPG, memperkuat kapasitas UMKM pangan, membangun logistik, serta memastikan pembayaran kepada pemasok berjalan cepat dan transparan.
Ukuran keberhasilan MBG tidak semestinya hanya berapa juta porsi makanan yang dibagikan. Kita juga perlu menghitung berapa banyak telur peternak lokal terserap, berapa ton sayuran petani dibeli, berapa UMKM memperoleh pasar baru, berapa lapangan kerja tercipta, dan berapa besar uang negara yang kembali berputar di desa.
Jika rantai tersebut dapat dibangun secara konsisten, MBG akan memiliki makna pembangunan yang jauh lebih besar. Di hilir, anak Indonesia memperoleh makanan bergizi. Di hulu, petani, peternak, nelayan, koperasi dan UMKM memperoleh pasar. Di tengahnya, pekerjaan, investasi, dan aktivitas ekonomi tumbuh. MBG dapat berkembang dari program pemenuhan gizi menjadi salah satu instrumen penggerak ekonomi daerah, membangun manusia sekaligus menghidupkan ekonomi dari desa.
*) Pemerhati Kebijakan Publik
