Oleh : Gavin Asadit )*
Pilkada 2024 sebagai momen penting dalam demokrasi Indonesia, yang tidak hanya melibatkan proses pemilihan kepala daerah tetapi juga menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi keamanan dan ketertiban. Tingginya konstalasi politik menjelang Pilkada, penting untuk mewaspadai potensi munculnya provokasi dan demonstrasi yang bisa mengganggu ketertiban dan keamanan dan mencederai proses demokrasi ini.
Pihak aparat keamanan dan pemerintah daerah telah melakukan berbagai langkah untuk memastikan bahwa Pilkada 2024 berlangsung secara damai dan aman. Salah satu inisiatif penting adalah deklarasi Pilkada damai yang dilakukan oleh berbagai elemen di banyak daerah, yang berkolaborasi dengan pihak aparat keamanan. Seperti halnya yang telah dilakukan Polres Magetan Jawa Timur bersama seluruh elemen melakukan deklarasi damai Pilkada. Dalam acara tersebut, pihak kepolisian mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama proses Pilkada. Deklarasi ini merupakan bentuk komitmen dari aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa Pilkada 2024 tidak terganggu oleh aksi-aksi yang bisa merusak suasana damai.
Kapolres Magetan, AKBP Satria Permana menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam deklarasi damai Pilkada 2024. Selain itu, pihaknya menegaskan bahwa deklarasi damai sebagai langkah penting dalam menjaga kondusivitas daerah selama pelaksanaan pemilu. Dengan adanya deklarasi ini, pihaknya berharap agar masyarakat dapat menjalankan hak pilihnya dengan rasa aman dan nyaman.
Selain dari pihak kepolisian, pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa Pilkada berjalan dengan lancar. Bupati Bengkalis, Kasmarni mengajak semua pihak untuk bersama-sama menyukseskan Pilkada 2024 dengan cara yang damai. Pihaknya menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menghindari dan mengatasi potensi konflik serta provokasi yang bisa muncul. Ajakan ini bertujuan agar semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun peserta pemilihan, menjaga sikap dan tindakan mereka agar tidak menimbulkan ketegangan yang dapat memengaruhi hasil Pilkada 2024.
Untuk memastikan kesiapan dalam menghadapi Pilkada 2024, berbagai simulasi dan latihan pengamanan juga telah dilakukan. Di Rembang, Bupati menghadiri apel gelar pasukan yang merupakan bagian dari operasi Mantap Praja Nala. Apel tersebut termasuk peragaan simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) yang bertujuan untuk menghadapi berbagai kemungkinan gangguan keamanan selama Pilkada 2024. Kegiatan ini mencerminkan upaya serius dari aparat dan pemerintah daerah untuk mempersiapkan segala kemungkinan dan memastikan bahwa proses Pilkada dapat berlangsung dengan aman.
Sementara itu Kapolres Rejang Lebong, AKBP Eko Budiman, SIK, MIK mengatakan pihaknya akan terus berkomitmen untuk bekerja keras guna menjamin penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 berjalan dengan aman, lancar, dan damai. Pihaknya juga menekankan bahwa simulasi Sispamkota sebagai wujud dalam memastikan kesiapsiagaan dan kemampuan aparat keamanan dalam menjaga keamanan dan kelancaran selama pelaksanaan Pilkada 2024.
Dalam konteks Pilkada, provokasi dan demonstrasi sering kali menjadi isu yang mengganggu jalannya pemilihan. Provokasi bisa berupa penyebaran berita bohong, fitnah, atau kampanye negatif yang bertujuan untuk memecah belah masyarakat. Aksi demonstrasi juga bisa muncul sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap proses pemilihan atau hasil yang dianggap tidak memuaskan. Kedua faktor ini dapat menciptakan ketegangan dan potensi kekacauan yang bisa mengganggu proses demokrasi. Selain itu, terjadinya aksi demonstrasi dapat merusak dan menciderai proses demokrasi di Tanah Air yang nantinya dapat berdampak negatif bagi masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, masyarakat perlu waspada terhadap segala bentuk provokasi yang dapat merusak suasana damai menjelang Pilkada 2024. Penyebaran informasi yang tidak jelas (Informasi hoax) atau tidak terverifikasi sering kali digunakan untuk memanipulasi opini publik. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Selain itu, partisipasi dalam demonstrasi harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Demonstrasi yang tidak terkoordinasi dengan baik atau tidak mengikuti aturan hukum dapat berpotensi menjadi kekacauan.
Selanjutnya, masyarakat juga memiliki peran krusial dalam menjaga keamanan dan ketertiban menjelang Pilkada, sikap proaktif dalam melaporkan aktivitas mencurigakan dan menolak segala bentuk provokasi sangat penting. Edukasi tentang pentingnya menjaga ketertiban dan menghindari partisipasi dalam demonstrasi yang tidak konstruktif dapat membantu mencegah terjadinya ketegangan. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi yang digelar oleh pemerintah dan aparat dapat memperkuat kesadaran akan tanggung jawab bersama dalam menjaga suasana damai.
Selain itu, masyarakat juga dapat mendukung upaya pemerintah dan aparat keamanan dengan mengikuti informasi yang akurat dan tidak terjebak dalam provokasi. Menghindari penyebaran informasi hoax atau fake news dan menjaga komunikasi yang konstruktif akan membantu menciptakan suasana yang kondusif menjelang Pilkada 2024.
Pilkada 2024 sebagai kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang akan membawa perubahan dan kemajuan. Namun, proses ini juga memerlukan perhatian khusus untuk memastikan bahwa tidak ada gangguan yang dapat menghambat jalannya demokrasi. Dengan adanya deklarasi Pilkada damai, ajakan untuk berpartisipasi dalam Pilkada secara damai dari pemerintah daerah, serta latihan dan simulasi pengamanan, diharapkan semua pihak dapat berperan aktif dalam menciptakan suasana yang kondusif. Masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penonton tetapi juga aktor aktif dalam menjaga ketertiban dan keamanan selama Pilkada, sehingga pemilihan dapat berlangsung dengan lancar dan adil.
)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan
