Oleh: Rafi Ramadhan)*
Pendidikan bukan sekadar hak, melainkan fondasi utama bagi terciptanya generasi bangsa yang memiliki daya saing dan bermartabat. Melalui kebijakan Sekolah Rakyat, pemerintah menunjukkan keberpihakan nyata kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, terutama mereka yang berada dalam kelompok desil 1 dan 2 dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Inisiatif ini memperkuat komitmen bangsa dalam memutus rantai kemiskinan ekstrem lewat pendidikan berkualitas yang terjangkau dan menyeluruh. Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama (boarding school), mencakup jenjang pendidikan mulai dari SD hingga SMA, dengan biaya penuh ditanggung pemerintah yakni mulai dari akomodasi, makanan bergizi, alat tulis, seragam, pemeriksaan Kesehatan, hingga pendidikan formalnya.
Sekolah Rakyat bertujuan memberikan akses pendidikan yang setara kepada anak-anak dari latar belakang ekonomi terbatas, agar mereka tidak tertinggal hanya karena keterbatasan finansial. Dalam pembangunannya pemerintah menargetkan pembangunan 200 Sekolah Rakyat pada 2025. Dari jumlah tersebut, 53 lokasi merupakan bangunan eksisting yang siap difungsikan, sementara 147 lokasi lainnya dibangun dari awal di area prioritas seperti daerah 3T (tertinggal, terluar, terdepan) dengan lokasi prioritas terletak di provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat, dengan fokus pada daerah dengan kemiskinan ekstrem.
Program ini akan diikuti oleh 100 titik Sekolah Rakyat yang siap menerima peserta didik baru, didukung digitalisasi tata kelola dan sistem kesehatan gratis bagi siswa melalui kerja sama Kementerian Sosial (Kemensos) dan Bank Negara Indonesia (BNI). Sehingga program ini mampu mencakup lebih dari 9.700 siswa, dengan infrastruktur pendukung seperti kamar asrama lengkap, ruang belajar modern, dan fasilitas kesehatan dasar. Sinergi antar Lembaga menjadi tulang punggung pelaksanaan kebijakan ini. Dengan Kemensos sebagai pemimpin koordinasi program serta pengelolaan siswa, dan Kementerian Pekerjaan Umum membangun infrastruktur sekolah, mulai dari bangunan kelas, asrama, fasilitas olahraga, hingga lingkungan sekolah yang sesuai standar modern.
Demi mendukung program ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) merekrut sekitar 60.000 tenaga pendidik dari guru Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mengisi formasi di sekolah ini dengan tujuan menjaga mutu pendidikan serta menyediakan materi pembelajaran dan mentoring yang dilakukan secara menyeluruh. Sekolah Rakyat dilengkapi program matrikulasi selama satu tahun. Langkah ini didesain untuk menyiapkan siswa dari kelompok rentan agar dapat mengikuti pembelajaran formal dengan lebih mantap, terlebih jika kondisi awal kurang siap secara akademik atau mental sosial.
Selain itu, kebijakan ini membuka ruang pembekalan bagi pelajar dalam seni, olahraga, literasi digital, hingga pemanfaatan teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) untuk kebutuhan lokal seprti pertanian, perikanan, pemasaran produk lokal, dan inovasi kewirausahaan. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sujadmiko, mengatakan bahwa para siswa lulusan Sekolah Rakyat tidak hanya dipersiapkan untuk menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi, tapi juga diberi peluang diikutsertakan dalam program strategis nasional yakni seperti pembangunan infrastruktur, subsidi pangan, atau layanan publik lainnya. Model ini menjadikan anak-anak dari latar prasejahtera memiliki akses ekonomi dan kesempatan kerja setara.
Hal senada juga diungkapkan Direktur eLaw Institute, Eko Prastowo, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat adalah bukti nyata keberpihakan negara kepada rakyat kecil. Ia mendorong agar kurikulumnya mengintegrasikan modul praktis terkait AI dan keterampilan yang relevan untuk mendukung kehidupan sekaligus memberdayakan komunitas lokal. Program Sekolah Rakyat mewakili langkah strategis pemerintah untuk menjadikan pendidikan sebagai alat utama memutus rantai kemiskinan ekstrem.
Dengan pendekatan boarding school, pendanaan penuh oleh negara, kurikulum adaptif, dan integrasi teknologi digital, program ini berbeda dari sekadar subsidi pendidikan konvensional. Selain itu, penggunaan sistem LMS (Learning Management System), smartboard, dan penggunaan laptop di kelas memberikan akses pada teknologi pendidikan modern yang menjadikan Sekolah Rakyat berbeda dari sekadar sekolah gratis biasa. Jika dilaksanakan dengan integritas, inklusivitas, dan pengelolaan yang transparan, Sekolah Rakyat dapat mentransformasi generasi dari kelompok paling rentan menjadi agen perubahan yakni dengan mengubah status sosial mereka lewat kualitas pendidikan yang pantas.
Sekolah Rakyat adalah lompatan besar dalam sistem pendidikan nasional berbasis afirmatif, fokus pada keadilan sosial, dan dirancang untuk memutus siklus kemiskinan lewat pendidikan. Dengan akses penuh tanpa biaya, lingkungan belajar yang layak, dan kurikulum modern, program ini dapat menjadi fondasi pendidikan inklusif Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Selain itu, sekolah ini bukan hanya institusi belajar, tetapi simbol kehadiran negara dalam mendidik dan mengangkat setiap anak Indonesia tanpa terkecuali.
Dengan keberpihakan kebijakan yang kuat, komitmen antar lembaga pemerintahan, dan pengawasan aktif publik, Sekolah Rakyat tidak sekadar program tetapi janji bahwa setiap anak bangsa, bagaimanapun latar belakangnya, memiliki kesempatan nyata untuk berkembang, berdaya, dan mengubah nasib keluarganya melalui pendidikan yang bermakna serta inklusif.
)* Penulis Merupakan Pengamat Kebijakan Publik
