Jakarta – Pemerintah terus mempercepat pembangunan rumah susun (rusun) subsidi sebagai bagian dari strategi besar memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Langkah ini dinilai semakin relevan di tengah keterbatasan lahan perkotaan dan tingginya kebutuhan rumah di kota-kota besar. Kota Bandung menjadi salah satu titik awal realisasi proyek hunian vertikal bersubsidi yang diharapkan menjadi model percontohan nasional.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa pihaknya bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan merealisasikan pembangunan rumah susun subsidi di Kota Bandung.
Ia menjelaskan bahwa lokasi yang telah disiapkan memiliki luas sekitar 3.456 meter persegi dan akan dikembangkan menjadi hunian vertikal bersubsidi bagi masyarakat yang belum memiliki rumah.
“Lokasi yang disiapkan memiliki luas sekitar 3.456 meter persegi dan direncanakan akan dikembangkan menjadi hunian vertikal bersubsidi bagi masyarakat Kota Bandung yang belum memiliki rumah,” ujarnya.
Heru menambahkan bahwa rusun tersebut nantinya dapat diakses melalui skema KPR Subsidi FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan). Skema ini menjadi instrumen utama pemerintah dalam memastikan masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh hunian yang layak dengan cicilan terjangkau.
“Rumah susun ini nantinya dapat diakses melalui skema KPR Subsidi FLPP, sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh hunian yang layak, terjangkau, dan berada di lokasi strategis,” tegasnya.
Menurutnya, pendekatan ini bukan sekadar proyek pembangunan fisik, melainkan bagian dari komitmen negara menghadirkan keadilan akses terhadap perumahan.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan bahwa pembangunan rusun harus memberikan dampak nyata bagi lingkungan sekitar.
Ia menyatakan kementeriannya tengah menginisiasi skema pembangunan rumah susun subsidi yang lebih terintegrasi dan berorientasi jangka panjang.
“Pembangunan hunian vertikal ini diharapkan tidak hanya menyediakan tempat tinggal. Namun juga berkontribusi pada stabilitas sosial dan ketahanan nasional,” ujarnya.
Menurutnya, perumahan merupakan fondasi utama yang menyangkut kualitas hidup, keadilan sosial, dan daya saing bangsa.
Maruarar menilai bahwa penyediaan hunian vertikal di wilayah perkotaan menjadi solusi rasional atas keterbatasan lahan sekaligus upaya menekan kawasan permukiman kumuh.
Dengan konsep pembangunan yang terencana, rusun subsidi diharapkan mampu menciptakan lingkungan hunian yang sehat, tertata, dan terintegrasi dengan akses transportasi serta fasilitas publik.
Langkah ini sekaligus mempertegas keberpihakan pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah agar tidak tersisih dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
Di tingkat daerah, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menyatakan bahwa pembangunan hunian vertikal selaras dengan kebijakan daerah dalam menjaga lahan hijau.
“Kota Bandung diharapkan menjadi proyek percontohan penyediaan rumah susun, yang selanjutnya dapat direplikasi di kabupaten dan kota lain di Jawa Barat,” jelasnya.
Ia menilai pendekatan vertikal menjadi solusi strategis untuk menyeimbangkan kebutuhan hunian dan komitmen pelestarian lingkungan.
Secara keseluruhan, percepatan pembangunan rusun subsidi mencerminkan konsistensi pemerintah dalam menjadikan perumahan sebagai prioritas pembangunan nasional.
Melalui sinergi antara pusat dan daerah serta dukungan skema pembiayaan yang terjangkau, akses terhadap hunian layak bagi rakyat kian nyata. Kebijakan ini bukan hanya menjawab kebutuhan papan, tetapi juga memperkuat fondasi sosial dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
