JAKARTA – Pemerintah menempatkan Papua sebagai wilayah strategis dalam agenda besar kemandirian pangan dan energi nasional. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Papua memiliki keunggulan sumber daya alam dan ruang pengembangan yang luas untuk menopang swasembada energi berbasis bahan bakar nabati sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin rapat percepatan pembangunan Papua bersama kepala daerah se-Tanah Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Otonomi Khusus Papua di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/12/2025). Dalam forum itu, Papua diproyeksikan menjadi basis pengembangan biodiesel dari kelapa sawit serta bioetanol berbahan singkong dan tebu sebagai bagian dari strategi nasional mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak.
“Kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit,” ujar Prabowo Subianto.
Selain bioenergi, Presiden juga menyoroti pemanfaatan energi baru terbarukan yang dinilai sesuai dengan karakter geografis Papua. Pengembangan pembangkit tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga air skala kecil dipandang mampu menjangkau wilayah terpencil sekaligus menekan biaya logistik energi yang selama ini membebani daerah.
“Teknologi tenaga surya sekarang sudah semakin murah, dan ini bisa untuk mencapai daerah-daerah yang terpencil, juga tenaga hidro,” kata Prabowo Subianto.
Di sektor pangan, pemerintah mendorong Papua memperkuat produksi komoditas lokal agar tidak bergantung pada pasokan dari luar wilayah. Tantangan jarak dan mahalnya distribusi menjadi pertimbangan utama dalam mendorong setiap pulau memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan pemerintah pusat menargetkan Papua mencapai swasembada pangan dalam waktu maksimal tiga tahun. Saat ini, kebutuhan beras Papua masih jauh melampaui produksi lokal sehingga diperlukan langkah terstruktur melalui pencetakan sawah baru.
“Untuk menutup kekurangan sekitar 500 ribu ton beras tersebut, dibutuhkan pencetakan sawah baru seluas kurang lebih 100 ribu hektare,” ujar Andi Amran Sulaiman.
Program pencetakan sawah tersebut dirancang tersebar di beberapa provinsi di Papua dengan dukungan lintas kementerian. Selain padi, pemerintah juga memperkuat pangan lokal melalui optimalisasi sagu, termasuk mengaktifkan kembali pabrik sagu di Sorong sebagai bagian dari diversifikasi pangan dan penguatan ekonomi daerah.
Di bidang energi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut Papua tengah dipetakan sebagai wilayah strategis penyedia bahan baku bioetanol nasional. Kebijakan mandatori pencampuran etanol ke dalam bensin dinilai membutuhkan wilayah produksi baru dengan ketersediaan lahan yang memadai.
“Etanol itu dari singkong, dari jagung, dari tebu, dan bahan baku lain. Saya pikir Papua salah satu wilayah yang bisa dijadikan sebagai bagian dari produksi bahan baku untuk etanol,” kata Bahlil Lahadalia.
Ia menambahkan, peningkatan mandatori biodiesel hingga B50 akan memperbesar kebutuhan bahan baku sawit, sehingga Papua berpeluang menjadi salah satu penopang utama program energi berbasis nabati.
Sementara itu, Pengurus DPD Partai Golkar Papua Yance Mote menilai kebijakan Presiden mencerminkan keseriusan pemerintah dalam membangun Papua secara berkelanjutan. Namun, ia menekankan pentingnya pendekatan sosial dan pelibatan masyarakat lokal.
“Sebagai anak Papua, saya berharap pembangunan dilakukan dengan pendekatan kemanusiaan dan dialog dengan tokoh adat serta masyarakat,” ujar Yance Mote.
Hal ini mendorong kemandirian pangan dan energi seiring dengan stabilitas sosial dan kesejahteraan Masyarakat dalam jangka panjang.
