Oleh Aditya Hartanto )*
Kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi dinilai semakin penting seiring meningkatnya risiko banjir, kekeringan, kebakaran, hingga dampak cuaca ekstrem yang dapat terjadi secara bergantian. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menilai penguatan mitigasi berbasis risiko, pemanfaatan informasi ilmiah, serta kolaborasi lintas sektor menjadi langkah utama untuk membangun ketangguhan masyarakat.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyampaikan bahwa kesiapsiagaan tidak seharusnya hanya dilakukan ketika bencana sudah terjadi, melainkan harus menjadi bagian dari kebijakan pembangunan dan kehidupan masyarakat sehari-hari. Faisal menjelaskan bahwa, pada kondisi hidrometeorologi basah, curah hujan tinggi dapat meningkatkan potensi banjir beserta berbagai dampak turunannya.
Sebaliknya, ketika kondisi lebih kering berlangsung, risiko kekeringan, kebakaran, serta penurunan kualitas udara dapat meningkat. Karena itu, keseimbangan kondisi cuaca menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan.
BMKG selama ini menyediakan informasi cuaca dan iklim yang dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengambil keputusan. Dukungan juga diberikan melalui Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC bersama pemerintah daerah dan lembaga terkait sesuai kondisi atmosfer serta kebutuhan wilayah.
Namun, Faisal mengingatkan bahwa OMC tidak dapat ditempatkan sebagai satu-satunya solusi dalam menghadapi persoalan hidrometeorologi. Menurutnya, rekayasa cuaca harus berjalan bersama langkah struktural seperti normalisasi sungai, pengerukan waduk, penataan bantaran sungai, pengelolaan sumber daya air, dan penegakan tata ruang.
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana membutuhkan kebijakan jangka panjang, bukan hanya respons ketika ancaman sudah berada di depan mata. Mitigasi yang dilakukan sejak awal dinilai lebih efektif dalam mengurangi potensi korban jiwa maupun kerugian ekonomi.
Dalam menghadapi aktivitas gunung api, BMKG juga memiliki peran penting dalam memantau kondisi atmosfer, terutama arah serta kecepatan angin yang dapat memengaruhi pergerakan abu vulkanik. Sementara pemantauan aktivitas vulkanologi menjadi kewenangan Badan Geologi Kementerian ESDM, informasi atmosfer dari BMKG dapat digunakan untuk mendukung keselamatan penerbangan, pelayaran, dan masyarakat.
Faisal menilai koordinasi antarlembaga menjadi bagian penting agar informasi yang tersedia dapat diterjemahkan menjadi tindakan yang cepat dan tepat. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi mengenai ancaman, tetapi juga mengetahui langkah yang harus dilakukan ketika kondisi darurat terjadi.
Ancaman gempa bumi juga menjadi perhatian serius karena Indonesia berada di wilayah pertemuan lempeng tektonik aktif. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan Indonesia memiliki tingkat aktivitas kegempaan tinggi karena berada di pertemuan empat lempeng tektonik utama.
Kondisi tersebut membuat kesiapan bangunan dan pemahaman masyarakat terhadap mitigasi menjadi sangat penting. Menurut Wijayanto, mitigasi gempa harus mencakup pemahaman terhadap sumber ancaman, penyediaan informasi peringatan yang cepat dan akurat, penyampaian informasi kepada pihak yang membutuhkan, serta peningkatan kemampuan masyarakat dalam melakukan penyelamatan dan evakuasi.
BMKG memperkuat sistem tersebut melalui ribuan perangkat observasi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk instrumen pemantauan gempa dan tsunami. Sistem Indonesia Tsunami Early Warning System juga terus mendukung penyebaran informasi peringatan dini secara cepat sehingga masyarakat dan pemerintah memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan penyelamatan.
Kondisi ini menjadi bagian dari penguatan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Dalam setahun terakhir, pemerintah juga menunjukkan sejumlah upaya untuk memperkuat pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, perlindungan masyarakat, serta program sosial dan ekonomi yang dapat mendukung ketahanan nasional.
Berbagai program tersebut menjadi modal penting karena ketangguhan menghadapi bencana tidak hanya ditentukan oleh alat pendeteksi, tetapi juga oleh kesiapan infrastruktur, kemampuan pemerintah merespons keadaan darurat, serta daya tahan masyarakat.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai persoalan kebencanaan harus menjadi perhatian utama, terutama bagi Jakarta sebagai kota global yang menghadapi risiko kompleks. Potensi kebakaran ketika musim kering, pengaruh El Niño, serta kepadatan permukiman membuat kesiapsiagaan harus terus diperkuat.
Pramono menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, BNPB, BMKG, TNI, Polri, Forkopimda, dunia usaha, masyarakat, dan relawan. Kolaborasi tersebut diperlukan agar setiap informasi dapat segera ditindaklanjuti dan tidak berhenti sebagai data semata.
Selain bencana, pemanfaatan informasi cuaca dan iklim juga mulai diarahkan untuk mendukung sektor kesehatan. BMKG bersama Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengembangkan informasi prediksi penyakit berbasis iklim, seperti demam berdarah, malaria, dan diare hingga tingkat kecamatan.
Langkah tersebut memperlihatkan bahwa data meteorologi dapat digunakan untuk mengantisipasi dampak perubahan kondisi lingkungan terhadap kehidupan masyarakat. Informasi berbasis wilayah juga dapat membantu pemerintah menyusun langkah pencegahan yang lebih terarah dan sesuai dengan kondisi lapangan.
Kesiapsiagaan menghadapi bencana harus menjadi gerakan bersama yang dilakukan secara konsisten. Pemerintah daerah, lembaga negara, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat perlu menjadikan informasi resmi sebagai dasar tindakan serta memperkuat budaya mitigasi sejak dini.
Dengan koordinasi yang semakin solid, pembangunan yang memperhatikan risiko, dan literasi kebencanaan yang terus ditingkatkan, target menciptakan masyarakat yang lebih tangguh hingga mencapai zero victim dalam setiap kejadian bencana bukan sekadar harapan, melainkan tujuan yang harus diperjuangkan bersama.
)* penulis merupakan pengamat cuaca dan bencana
