Oleh : Muhammad Sandi Bagaskoro*)
Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun fondasi sumber daya manusia unggul melalui percepatan operasional Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Program ini dirancang untuk menjangkau anak-anak dari keluarga prasejahtera yang selama ini tertinggal dari sistem pendidikan formal. Program ini tidak sekadar menjadi jawaban atas kesenjangan akses pendidikan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam mencetak generasi emas Indonesia 2045.
Hadirnya Sekolah Rakyat merupakan bentuk nyata keberpihakan negara terhadap kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan dalam sistem pendidikan formal. Di Tangerang Selatan, Sekolah Rakyat Banten akan mulai beroperasi pada 15 Agustus mendatang. Sementara itu, di Jember, Jawa Timur, Gubernur Khofifah Indar Parawansa memastikan percepatan pelaksanaan Sekolah Rakyat dimulai awal Agustus, dengan progres pembangunan telah mencapai 95 persen.
Pihaknya menekankan bahwa Sekolah Rakyat Jember dibangun dengan fasilitas berstandar internasional. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya menjalankan mandat pusat, tetapi juga memberikan kualitas yang setara dengan lembaga pendidikan formal unggulan. Maka dari itu, diharapkan semangat belajar dari generasi penerus bangsa akan tumbuh dari lingkungan yang mendukung tersebut.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Pontianak juga telah meluncurkan program Sekolah Rakyat. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menegaskan komitmen agar seluruh anak di wilayahnya mendapat akses pendidikan yang layak. Program ini tidak hanya fokus pada penyediaan pendidikan, tetapi juga mencakup perbaikan rumah tidak layak huni, peningkatan sanitasi, serta pelatihan keterampilan bagi orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pemerintah dalam membangun sumber daya manusia tidak bersifat parsial, melainkan holistik dan menyentuh akar persoalan sosial yang memengaruhi akses pendidikan.
Menteri Sosial, Siefullah Yusuf, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas dalam upaya mencetak generasi emas. Menurutnya, pendidikan tidak bisa hanya dilihat dari sisi akademik semata. Sekolah Rakyat hadir dengan pendekatan yang lebih menyeluruh, memperhatikan dimensi sosial, moral, dan emosional anak-anak, khususnya yang berasal dari latar belakang rentan.
Ini adalah bentuk keberpihakan negara terhadap anak-anak bangsa yang selama ini sulit mengakses pendidikan bermutu. Kita ingin agar tidak ada satu pun anak yang tertinggal dalam proses pembangunan manusia. Dengan program ini, negara tidak hanya hadir, tetapi juga aktif memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan nasional.
Penting dicatat bahwa percepatan Sekolah Rakyat bukan ranah pekerjaan dari Kementrian Sosial semata, namun ada juga kolaborasi dari kementrian lain. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Rini Widyantini, menyatakan bahwa program ini tidak dapat berjalan sendiri, menjadi bagian dari ekosistem kelembagaan yang sudah memiliki jalur operasional, penganggaran, dan pembinaan SDM secara fungsional. Pihaknya juga menyampaikan bahwa dari sisi distribusi dan pemenuhan SDM telah ditetapkan 100 lokasi sentra Sekolah Rakyat dengan total 1.554 formasi guru yang telah diseleksi.
Keberhasilan Sekolah Rakyat tidak hanya ditentukan oleh kesiapan infrastruktur, tetapi juga pada ketanggapan birokrasi dalam memberikan ruang bagi inovasi lokal. Ia menambahkan, percepatan yang terjadi saat ini adalah hasil kerja kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, dan elemen masyarakat. Reformasi pelayanan publik bukan sekadar efisiensi, melainkan bagaimana negara bisa lebih cepat dan lebih tepat menjawab kebutuhan rakyat.
Di tengah tuntutan global yang semakin kompleks, pendidikan menjadi salah satu sektor yang paling strategis. Generasi muda Indonesia dituntut tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kepekaan sosial, kemampuan beradaptasi, serta semangat kebangsaan yang kuat. Sekolah Rakyat dirancang untuk membentuk manusia Indonesia yang utuh mereka yang tidak hanya kompeten, tetapi juga peduli dan siap menghadapi tantangan masa depan.
Program ini juga membuka ruang partisipasi publik secara luas. Para pengajar berasal dari unsur relawan, komunitas, dan masyarakat sekitar. Inilah kekuatan sesungguhnya dari Sekolah Rakyat: ia dibangun oleh semangat gotong royong, bukan semata-mata oleh anggaran pemerintah. Keterlibatan masyarakat memperkuat rasa memiliki, dan pada akhirnya menjadikan pendidikan sebagai tanggung jawab bersama.
Percepatan operasional Sekolah Rakyat juga tidak lepas dari penguatan koordinasi lintas sektor dan dukungan aktif dari berbagai tingkatan pemerintahan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi elemen kunci dalam memastikan program ini berjalan tepat sasaran. Pelibatan dinas sosial, instansi pendidikan, serta komunitas lokal menunjukkan bahwa Sekolah Rakyat telah menjadi gerakan kolektif yang menempatkan pendidikan sebagai urusan bersama. Upaya ini menunjukkan bahwa negara hadir tidak hanya melalui kebijakan, tetapi juga melalui tindakan nyata di lapangan untuk menjangkau mereka yang paling rentan.
Melihat perkembangan ini, optimisme terhadap masa depan pendidikan Indonesia semakin tumbuh. Pemerintah telah memulai langkah besar yang tidak hanya menjawab persoalan akses, tetapi juga kualitas dan relevansi pendidikan. Percepatan Sekolah Rakyat bukan sekadar program pembangunan, tetapi bagian dari visi besar menjadikan Indonesia sebagai negara maju yang bertumpu pada kualitas manusianya.
)* Penulis Merupakan Pengamat Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
[edRW]
