Jakarta – Pemerintah memastikan bahwa program Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi secara resmi pada tahun ajaran baru 2025/2026, tepatnya pada bulan Juli 2025. Program ini merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, sekaligus menjadi langkah konkret dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan kesiapan pemerintah dalam menjalankan program tersebut.
“Kami menargetkan 100 sekolah rakyat mulai beroperasi tahun ini sebagai bagian dari komitmen menghadirkan layanan pendidikan yang setara bagi masyarakat miskin,” ujarnya.
Sekolah Rakyat dirancang menyerupai sekolah berasrama atau boarding school, dengan fasilitas lengkap dan kurikulum pendidikan nasional. Selain itu, peserta didik juga akan mendapatkan penguatan karakter, literasi digital, serta pelatihan keterampilan vokasional sebagai bekal menghadapi tantangan masa depan.
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan penambahan 100 titik rintisan baru, sehingga total Sekolah Rakyat yang direncanakan mencapai 200 lokasi pada tahun ini.
“Presiden memberikan instruksi langsung dari Rusia untuk menambah 100 sekolah rintisan baru dengan memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) yang tersebar di seluruh Indonesia,” ujar Robben.
Ia menambahkan bahwa proses persiapan terus berjalan dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah pusat dan daerah. Pihaknya telah membentuk Tim Penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang melibatkan satuan tugas lintas kementerian dan pemerintah daerah.
“Untuk tahap awal, 100 titik telah ditetapkan dan akan mulai melaksanakan pembelajaran pada Juli 2025,” jelasnya.
Dalam mendukung operasional tahap awal, pemerintah akan menggunakan skema pinjam pakai gedung selama satu tahun.
“Gedung tersebut direnovasi dan akan dikembalikan dalam kondisi layak kepada pemerintah daerah. Tahun depan, insyaallah sekolah-sekolah rintisan ini akan pindah ke lokasi baru yang dibangun oleh Bapak Presiden,” ungkapnya.
Robben menyampaikan bahwa 100 lahan dengan luas antara 6,3 hingga 10 hektare telah diusulkan dan siap dibangun mulai Agustus mendatang. Ia juga menekankan pentingnya peran serta pemerintah daerah dalam menyukseskan program ini.
“Konsepnya sama seperti SMA Taruna Nusantara, di dalamnya akan ada SD, SMP, dan SMA dengan fasilitas 100 persen dibiayai oleh APBN. Dukungan daerah sangat menentukan keberhasilan program ini,” terangnya.
Melalui Sekolah Rakyat, pemerintah ingin menciptakan generasi unggul yang siap menyongsong masa depan Indonesia Emas 2045.
“Anak-anak ini akan menjalani pendidikan formal nasional serta penguatan karakter dan keterampilan, agar 20 tahun ke depan mereka mampu menjadi bagian dari kemajuan bangsa,” pungkas Robben.
[edRW]
