JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional dengan menempatkan Papua sebagai salah satu kawasan prioritas pengembangan energi berkelanjutan.
Papua dinilai memiliki potensi sumber daya energi yang besar dan strategis untuk dimanfaatkan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat daerah serta mendukung kepentingan nasional.
“Saya kira Papua punya sumber energi yang sangat baik dan Menteri ESDM juga sudah merancang bahwa daerah-daerah di Papua harus menikmati hasil dari energi yang diproduksi di Papua,” ujar Presiden Prabowo.
Presiden menjelaskan, pengembangan energi di Papua diarahkan pada pemanfaatan energi terbarukan, khususnya untuk menjawab tantangan geografis dan keterbatasan akses energi di wilayah terpencil.
Energi surya dan tenaga air dipandang semakin realistis diterapkan seiring kemajuan teknologi yang semakin terjangkau dan adaptif.
Menurutnya, pembangkit listrik tenaga surya dapat menjadi solusi utama bagi daerah-daerah yang sulit dijangkau jaringan listrik konvensional.
Sementara itu, pembangkit listrik tenaga air skala kecil dapat dikembangkan di wilayah yang memiliki potensi aliran sungai.
“Kalau ada tenaga surya dan tenaga air, tidak perlu kirim-kirim BBM mahal-mahal dari daerah-daerah lain,” tegas Presiden.
Presiden menekankan bahwa kemandirian energi akan berdampak langsung pada penguatan fiskal negara.
Saat ini, Indonesia masih mengimpor bahan bakar minyak dengan nilai sekitar Rp520 triliun per tahun.
Jika ketergantungan impor dapat ditekan, anggaran negara akan memiliki ruang yang lebih besar untuk pembangunan daerah.
“Bayangkan kalau kita bisa potong setengah, berarti ada Rp250 triliun. Apalagi kalau kita bisa potong Rp500 triliun. Lima ratus triliun itu berarti tiap kabupaten bisa punya, kemungkinan bisa punya satu triliun tiap kabupaten,” ujarnya.
Presiden juga menyampaikan target konkret pemerintah, yaitu mulai tahun depan Indonesia tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri.
Selanjutnya, impor bensin ditargetkan dapat dihentikan secara bertahap dalam empat tahun ke depan.
Dari sisi perencanaan, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyatakan Papua diproyeksikan memiliki peran penting dalam agenda bioenergi nasional.
“Papua merupakan salah satu wilayah yang diproyeksikan berkontribusi signifikan terhadap target nasional produksi bioetanol,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Erika Retnowati, menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur energi di Papua.
“Peningkatan kapasitas penyimpanan BBM dan avtur menjadi langkah antisipatif untuk menjaga keandalan pasokan, terutama dalam menghadapi tantangan distribusi dan kondisi cuaca,” katanya.
