Oleh: Markus Yikwa *)
Agenda kemandirian pangan dan energi kembali menempati posisi sentral dalam arah kebijakan pembangunan nasional. Pemerintah secara konsisten menegaskan bahwa ketahanan negara tidak hanya diukur dari stabilitas politik dan keamanan, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar rakyat secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, Papua ditempatkan sebagai salah satu wilayah kunci, baik untuk mewujudkan swasembada pangan maupun memperkuat fondasi kemandirian energi berbasis sumber daya domestik seperti kelapa sawit.
Upaya percepatan swasembada pangan di Papua mencerminkan pendekatan pemerintah yang lebih struktural dan berjangka panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam berbagai kesempatan menekankan bahwa defisit beras di Papua tidak dapat diselesaikan hanya dengan distribusi antarpulau, melainkan harus dijawab melalui peningkatan kapasitas produksi lokal. Dengan kebutuhan beras tahunan yang jauh melampaui produksi eksisting, pemerintah memilih strategi pencetakan sawah baru secara masif sebagai solusi konkret. Pendekatan ini menunjukkan keberanian negara untuk menyelesaikan masalah dari hulunya, bukan sekadar menambal kekurangan melalui mekanisme pasar jangka pendek.
Kebijakan pencetakan sawah baru di Papua, Papua Selatan, dan Papua Barat tidak berdiri sendiri. Pemerintah juga menyiapkan dukungan menyeluruh berupa penyediaan benih unggul, pupuk, pendampingan teknologi, hingga pembangunan infrastruktur irigasi dan akses produksi. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi prasyarat utama agar program ini tidak berhenti sebagai proyek administratif, melainkan benar-benar mengubah struktur ekonomi lokal. Dengan produksi pangan yang tumbuh di wilayahnya sendiri, Papua tidak hanya mengurangi ketergantungan pasokan dari luar, tetapi juga membangun basis ekonomi rakyat yang lebih tangguh.
Lebih jauh, visi swasembada pangan yang disampaikan Mentan Andi Amran Sulaiman menempatkan kemandirian tiap pulau sebagai fondasi stabilitas nasional. Ketika setiap wilayah mampu mencukupi kebutuhan pangannya, beban logistik antarpulau dapat ditekan dan volatilitas harga akibat gangguan distribusi bisa diminimalkan. Dalam kerangka ini, swasembada pangan bukan semata isu pertanian, melainkan instrumen pengendalian inflasi dan perlindungan daya beli masyarakat. Pemerintah membaca persoalan ini secara komprehensif, mengaitkan pangan dengan stabilitas makroekonomi.
Di sisi lain, agenda kemandirian pangan tersebut berjalan beriringan dengan strategi besar kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Papua memiliki peran strategis dalam mewujudkan swasembada energi, khususnya melalui pengembangan perkebunan kelapa sawit sebagai bahan baku energi nabati. Sawit tidak hanya dipandang sebagai komoditas ekspor, tetapi juga sebagai instrumen geopolitik dan ekonomi untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor bahan bakar fosil yang selama ini membebani anggaran negara.
Dalam arahannya kepada para kepala daerah se-Papua, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pemanfaatan potensi lokal agar manfaat energi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Pendekatan ini menandai pergeseran paradigma pembangunan, dari sekadar eksploitasi sumber daya menjadi pengelolaan yang berorientasi pada nilai tambah dan pemerataan. Dengan mengembangkan sawit, tebu, dan singkong sebagai bahan baku bioenergi, pemerintah berupaya membangun ekosistem energi yang tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga inklusif.
Penguatan kemandirian energi di Papua juga dipadukan dengan pemanfaatan energi terbarukan seperti tenaga surya dan tenaga air. Pemerintah menilai kemajuan teknologi telah membuat energi terbarukan semakin ekonomis dan relevan untuk wilayah terpencil. Dengan pendekatan ini, tantangan geografis Papua tidak lagi dilihat sebagai hambatan, melainkan sebagai peluang untuk membangun sistem energi yang mandiri dan efisien tanpa ketergantungan pada distribusi bahan bakar dari luar daerah.
Kebijakan ini memiliki implikasi fiskal yang signifikan. Presiden Prabowo menyoroti potensi penghematan anggaran negara yang sangat besar apabila impor energi dapat ditekan melalui produksi dalam negeri. Dana yang selama ini terserap untuk impor dapat dialihkan ke sektor produktif, termasuk pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam jangka panjang, strategi ini memperkuat kedaulatan ekonomi nasional sekaligus membuka ruang pemerataan pembangunan hingga ke tingkat kabupaten.
Keterkaitan antara kemandirian pangan dan energi menjadi benang merah dari seluruh agenda ini. Sawit, dalam konteks tersebut, tidak hanya berfungsi sebagai komoditas energi, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pembangunan terintegrasi yang menopang ketahanan nasional. Ketika pangan tersedia secara cukup dan energi diproduksi secara mandiri, negara memiliki ruang gerak yang lebih luas untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan rakyat.
Dengan menjadikan Papua sebagai salah satu poros utama kebijakan, pemerintah mengirimkan pesan kuat bahwa pembangunan tidak lagi terpusat, melainkan merata dan berbasis potensi daerah. Dukungan terhadap agenda kemandirian pangan dan energi ini bukan sekadar dukungan terhadap program sektoral, tetapi dukungan terhadap visi besar Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkeadilan. Dalam konteks itulah, kebijakan pemerintah layak dipandang sebagai langkah strategis yang realistis sekaligus progresif dalam menghadapi tantangan masa depan.
*) Pemerhati Kebijakan Publik untuk Papua
