Oleh : Ricky Rinaldi )*
Komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas kembali diperkuat melalui instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menambah 100 Sekolah Rakyat (SR). Langkah strategis ini merupakan bagian dari upaya besar dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu. Di tengah tantangan geografis dan sosial yang kompleks, kehadiran Sekolah Rakyat menjadi harapan baru dalam menciptakan keadilan sosial di sektor pendidikan.
Presiden Prabowo menyampaikan langsung instruksi penambahan lokasi baru Sekolah Rakyat dalam kunjungan kenegaraan di Rusia. Penambahan ini akan menjadikan total SR yang beroperasi menjadi 200 unit, dan pembukaan gelombang berikutnya direncanakan dimulai pada Agustus hingga September 2025. Keputusan ini menegaskan bahwa pendidikan tetap menjadi prioritas utama dalam arah pembangunan nasional.
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, dalam sebuah forum nasional Sekolah Rakyat merupakan inisiatif langsung Presiden Prabowo dan didukung penuh oleh Kementerian Sosial serta lintas instansi. Ia menjelaskan bahwa program ini membutuhkan dukungan aktif dari pemerintah daerah, karena pelaksanaannya sangat bergantung pada sinergi antara pusat dan daerah.
Robben juga menguraikan bahwa tahap awal program akan memanfaatkan gedung-gedung Balai Latihan Kerja (BLK) yang dimiliki oleh Kementerian Tenaga Kerja maupun pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Gedung-gedung ini akan digunakan dengan skema pinjam pakai selama satu tahun, kemudian direnovasi agar layak fungsi, dan setelah masa transisi berakhir, kegiatan belajar-mengajar akan dipindahkan ke lokasi permanen yang dibangun khusus.
Pemerintah telah menetapkan 100 titik lokasi rintisan yang akan mulai menggelar proses pembelajaran pada Juli 2025. Untuk kebutuhan pembangunan jangka panjang, sebanyak 100 lahan dengan luas antara 6,3 hingga 10 hektare juga telah disiapkan. Seluruh proses pembangunan fasilitas akan dibiayai sepenuhnya oleh APBN. Robben menggarisbawahi bahwa desain sekolah ini mengikuti model terpadu seperti SMA Taruna Nusantara, yang mengintegrasikan jenjang SD, SMP, dan SMA dalam satu kawasan pendidikan.
Sebagai bentuk manajemen yang terkoordinasi, pemerintah membentuk Tim Penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang terdiri dari satuan tugas lintas kementerian dan pemerintah daerah. Pendekatan ini memastikan bahwa semua aspek teknis, akademik, dan sosial dapat ditangani dengan baik oleh tim ahli dari berbagai instansi.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), dalam pernyataan terbaru di Jakarta, menambahkan bahwa pelaksanaan tahap pertama program akan dimulai secara serentak pada 14 Juli 2025. Ia menginformasikan bahwa lebih dari 9.700 keluarga penerima manfaat telah tercatat sebagai bagian dari peserta awal. Bahkan, pemerintah sudah menyiapkan gelombang kedua untuk memperluas cakupan hingga menyentuh lebih dari 20.000 peserta dari keluarga prasejahtera.
Saifullah juga menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya menyasar pendidikan anak, tetapi juga memberdayakan orang tua siswa. Dalam pelaksanaannya, program ini mencakup pelatihan keterampilan dan peningkatan ekonomi keluarga. Rumah tidak layak huni milik keluarga peserta didik pun akan diperbaiki sebagai bagian dari intervensi terpadu pemerintah.
Sistem pembelajaran di Sekolah Rakyat dirancang menggunakan model boarding school atau berasrama. Di dalamnya, siswa tidak hanya mengikuti pendidikan formal sesuai kurikulum nasional, tetapi juga mendapatkan penguatan karakter, literasi digital, serta pelatihan keterampilan praktis. Pemerintah menyiapkan generasi yang tangguh dan kompeten agar mampu menjawab tantangan Indonesia pada tahun 2045—saat bangsa ini menargetkan menjadi negara maju dalam momentum “Indonesia Emas”.
Seluruh pendekatan ini mencerminkan bahwa pemerintah tidak sekadar membangun gedung sekolah, tetapi menciptakan lingkungan pendidikan yang menyeluruh. Anak-anak dari kelompok masyarakat miskin akan mendapatkan kesempatan untuk bersekolah, tinggal di asrama, belajar karakter, teknologi, dan keterampilan, sembari keluarganya pun diberdayakan secara sosial dan ekonomi.
Pemerintah daerah memiliki peran vital dalam mendukung suksesnya program ini. Berdasarkan data terakhir, sebanyak 357 pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota telah bergabung dalam program ini. Pemerintah terus mendorong dan membina daerah-daerah yang sedang dalam proses finalisasi dukungan, agar seluruh wilayah dapat bergerak serempak mendukung Sekolah Rakyat.
Program Sekolah Rakyat juga menjadi jawaban atas ketimpangan akses pendidikan yang selama ini dirasakan di berbagai wilayah Indonesia, terutama di daerah tertinggal, terpencil, dan terluar. Dengan membangun sekolah-sekolah berstandar nasional di lokasi-lokasi strategis dan terpencil, pemerintah menunjukkan bahwa keadilan pendidikan bukan lagi sekadar jargon, melainkan realitas yang sedang diwujudkan secara nyata.
Tak kalah penting, kecepatan dan kesiapan pemerintah dalam meluncurkan program ini patut diapresiasi. Dalam waktu singkat, titik lokasi telah ditetapkan, lahan telah tersedia, pembiayaan telah dipastikan dari APBN, dan koordinasi lintas instansi telah dijalankan. Semua itu menandakan bahwa birokrasi tidak menjadi penghambat, melainkan justru menjadi motor penggerak pembangunan.
Apabila seluruh tahap program ini berhasil dijalankan dengan baik. Dengan keberpihakan nyata terhadap rakyat kecil, pemerintah membuktikan bahwa investasi sumber daya manusia adalah jalan utama menuju kemajuan bangsa.
*)Pengamat Isu Strategis
