Oleh : Andika Pratama )*
Transformasi tata kelola keuangan di Indonesia menjadi prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan tekad menciptakan birokrasi yang bersih, efisien, dan transparan, berbagai langkah strategis telah diluncurkan untuk memastikan bahwa anggaran negara dikelola dengan akuntabilitas tinggi, sehingga potensi korupsi dapat diminimalisir. Langkah ini tidak hanya membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga menciptakan landasan kokoh bagi pembangunan berkelanjutan.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan komitmen nyata dalam pembinaan dan pengawasan tata kelola keuangan daerah. Inisiatif ini melibatkan penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis digital melalui aplikasi MCP (Monitoring Control for Prevention) yang memantau kinerja program pencegahan korupsi. Pendekatan ini bertujuan memastikan bahwa penggunaan dana hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan dilakukan secara transparan dan tepat sasaran. Pemanfaatan teknologi seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menjadi kunci dalam memitigasi risiko kecurangan dan mendukung efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
Sistem ini tidak hanya sekadar alat pengawasan, tetapi juga mekanisme yang mendorong transformasi digital dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Transparansi yang dihasilkan dari penggunaan SIPD mempermudah akses informasi mulai dari perencanaan hingga pelaporan keuangan, sehingga seluruh pemangku kepentingan memiliki data yang valid dan akuntabel. Hal ini menjadi wujud nyata reformasi birokrasi yang diusung Presiden Prabowo untuk memerangi akar permasalahan korupsi di daerah.
Di tingkat desa, langkah serupa diambil dengan memberikan edukasi intensif kepada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kejaksaan Negeri Buleleng, misalnya, menyelenggarakan sosialisasi tentang tata kelola keuangan yang baik sebagai upaya preventif untuk mencegah korupsi. Pendekatan ini menjadi penting mengingat peran strategis lembaga keuangan desa dalam mendukung perekonomian lokal.
Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng, Edi Irsan Kurniawan, menekankan pentingnya edukasi ini agar tidak ada lagi kasus penyalahgunaan dana di tingkat desa. Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang dirayakan bersamaan dengan kegiatan ini mencerminkan komitmen kolektif dalam menciptakan budaya antikorupsi.
Pemerintah juga memperkuat pengawasan di sektor pengadaan barang dan jasa, area yang kerap menjadi titik rawan korupsi. Kementerian Perhubungan, misalnya, mengadakan pelatihan bagi pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk meningkatkan kompetensi dan integritas mereka.
Wakil Menteri Perhubungan, Suntana, menyatakan bahwa inisiatif ini merupakan langkah konkret dalam membangun birokrasi yang bersih dan berintegritas. Pendidikan antikorupsi kepada para PPK memastikan bahwa pengelolaan anggaran dan pengadaan barang dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan semua elemen pemerintah dan masyarakat. Di tingkat kebijakan, berbagai peraturan telah diterbitkan untuk memperkuat pengelolaan keuangan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diperkuat dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, memberikan panduan teknis yang jelas bagi pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara transparan. Implementasi regulasi ini diawasi dengan ketat untuk memastikan tidak ada ruang bagi praktik korupsi.
Selain itu, sinergi antarlembaga pemerintah menjadi faktor penentu keberhasilan tata kelola keuangan yang baik. Kerja sama antara Kemendagri dan KPK, misalnya, menekankan pentingnya pengelolaan dana hibah yang sesuai dengan prinsip by name by address, guna mencegah munculnya nama atau kegiatan fiktif. Koordinasi yang baik juga terlihat dalam upaya penyusunan regulasi tentang hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan, di mana nomenklatur dan implementasinya harus sesuai dengan fakta lapangan serta aturan perundang-undangan.
Presiden Prabowo juga mendorong pendidikan antikorupsi di berbagai lapisan masyarakat, termasuk generasi muda. Program “Jaksa Menyapa” yang dilaksanakan Kejaksaan Negeri di beberapa daerah menjadi salah satu contoh nyata. Kegiatan ini memberikan pemahaman sejak dini tentang pentingnya integritas dan tanggung jawab dalam mengelola sumber daya publik. Langkah ini bertujuan membangun kesadaran kolektif akan bahaya korupsi dan menciptakan generasi yang memiliki moralitas tinggi.
Transformasi tata kelola keuangan yang digalakkan Presiden Prabowo bukan hanya soal pencegahan korupsi, tetapi juga upaya menciptakan pemerintahan yang berdaya guna. Dengan birokrasi yang bersih dan efisien, pembangunan dapat berjalan optimal dan masyarakat merasakan manfaatnya secara langsung. Upaya ini menunjukkan bahwa pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo tidak hanya berkomitmen, tetapi juga mampu menjalankan langkah-langkah strategis untuk memastikan Indonesia terbebas dari jerat korupsi.
Dalam perjalanan mewujudkan tata kelola keuangan yang bersih, tantangan tentu tidak dapat dihindari. Namun, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat menjadi modal utama untuk menghadapi tantangan tersebut. Presiden Prabowo telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk memperkuat kolaborasi ini, melalui pendekatan yang strategis dan berbasis data. Dengan dukungan semua pihak, visi Indonesia sebagai negara yang bebas dari korupsi dapat terwujud.
Keberhasilan transformasi tata kelola keuangan di era kepemimpinan Presiden Prabowo menjadi tonggak penting dalam membangun Indonesia yang lebih maju. Upaya ini tidak hanya berdampak pada pencegahan korupsi, tetapi juga memberikan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan transparansi dan akuntabilitas sebagai prinsip utama, tata kelola keuangan yang bersih akan menjadi pilar penting dalam memperkokoh kedaulatan bangsa dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi seluruh rakyat Indonesia.
)* Penulis adalah kontributor Jabbartrigger.com
