*) Oleh: Gavin Asadit
Transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memasuki fase baru pada 2026 seiring menguatnya agenda reformasi ekonomi yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menempatkan penguatan produktivitas aset negara sebagai salah satu instrumen penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan efisiensi belanja, dan memperbesar manfaat ekonomi yang kembali kepada masyarakat. Dalam kerangka tersebut, lahirnya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia diposisikan sebagai langkah strategis untuk memastikan aset negara tidak hanya dikelola sebagai portofolio administratif, tetapi menjadi penggerak nilai tambah yang lebih besar bagi pembangunan nasional.
Melalui pendekatan baru tersebut, pemerintah mendorong perubahan cara pandang terhadap BUMN. Jika sebelumnya perusahaan negara sering dipersepsikan sebagai instrumen pelayanan dan pengelolaan aset semata, kini arah kebijakan mulai bergerak pada penciptaan nilai yang lebih terukur melalui konsolidasi usaha, penguatan tata kelola, efisiensi operasional, serta pengembangan investasi pada sektor prioritas. Danantara dibentuk dengan mandat untuk mengoptimalkan aset strategis Indonesia melalui pendekatan investasi yang terintegrasi sehingga hasil yang diperoleh dapat kembali digunakan untuk memperkuat pembangunan ekonomi jangka panjang. Pemerintah melihat bahwa besarnya nilai aset negara harus diikuti dengan kemampuan menghasilkan dampak ekonomi yang semakin besar dan berkelanjutan.
Chief Executive Officer Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menempatkan transformasi BUMN sebagai agenda yang tidak hanya berorientasi pada perbaikan kinerja perusahaan, tetapi juga pembentukan struktur ekonomi nasional yang lebih sehat. Dalam berbagai evaluasi transformasi yang berlangsung sepanjang 2026, Danantara mulai menjalankan konsolidasi terhadap ratusan entitas BUMN agar pengelolaan aset menjadi lebih fokus dan efisien. Pemerintah menargetkan penyederhanaan struktur perusahaan agar proses bisnis menjadi lebih cepat, biaya operasional lebih terkendali, dan perusahaan negara memiliki ruang yang lebih besar untuk tumbuh secara berkelanjutan. Menurut Rosan, penguatan kualitas pengelolaan aset negara menjadi salah satu fondasi untuk menciptakan nilai ekonomi yang dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Penguatan produktivitas aset negara juga menjadi bagian dari agenda efisiensi nasional yang diarahkan Presiden Prabowo. Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa evaluasi internal menemukan praktik transaksi berlapis antara induk perusahaan, anak usaha, hingga entitas turunan yang selama ini menciptakan biaya tambahan dalam jumlah besar. Struktur yang terlalu panjang dinilai memperlambat proses pengambilan keputusan sekaligus menimbulkan inefisiensi yang mengurangi daya saing perusahaan negara. Karena itu, pemerintah mulai melakukan konsolidasi untuk menyederhanakan organisasi, memperkuat fungsi inti perusahaan, dan meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya. Dari proses tersebut, pemerintah memperkirakan potensi efisiensi dapat mencapai sekitar Rp50 triliun per tahun yang nantinya dapat dialihkan untuk mendukung investasi dan pembangunan sektor prioritas.
Meski menempatkan efisiensi sebagai agenda utama, pemerintah menegaskan bahwa transformasi tidak diarahkan untuk mengurangi peran negara ataupun mengorbankan tenaga kerja. Pendekatan yang dipilih adalah memperkuat kualitas pengelolaan, menyederhanakan struktur usaha, dan meningkatkan produktivitas organisasi. Pemerintah memandang bahwa aset negara akan memberikan hasil maksimal apabila dikelola melalui struktur yang lebih adaptif dan memiliki fokus bisnis yang jelas. Karena itu, restrukturisasi dilakukan dengan prinsip keberlanjutan dan perlindungan terhadap sumber daya manusia yang selama ini menjadi bagian dari ekosistem perusahaan negara.
Agenda transformasi tersebut juga didukung melalui perubahan arsitektur kelembagaan BUMN. Pemerintah memisahkan fungsi pengelolaan komersial dan fungsi regulasi agar pengawasan dan pelaksanaan bisnis dapat berjalan lebih efektif. Dalam struktur baru, BP BUMN menjalankan fungsi regulator dan penguatan tata kelola, sementara Danantara berfokus pada pengembangan nilai investasi dan pengelolaan portofolio aset negara. Pemerintah menilai pemisahan fungsi tersebut penting untuk menciptakan sistem yang lebih profesional sekaligus memperjelas arah pertanggungjawaban dalam pengelolaan aset publik.
Transformasi tidak berhenti pada aspek efisiensi organisasi. Pemerintah juga mulai mengarahkan perusahaan negara untuk lebih aktif menjadi motor pembangunan ekonomi nasional. Chief Investment Officer Danantara, Pandu Sjahrir, menempatkan disiplin investasi dan penguatan kualitas aset sebagai kunci agar BUMN mampu berkembang menjadi perusahaan yang semakin kompetitif. Menurutnya, perusahaan negara yang sehat secara operasional akan memiliki kapasitas lebih besar untuk mendukung pembangunan sektor prioritas seperti energi, hilirisasi industri, ketahanan pangan, infrastruktur, layanan publik, dan transformasi digital. Dengan pengelolaan yang lebih terintegrasi, hasil ekonomi yang diperoleh tidak berhenti pada peningkatan kinerja perusahaan, tetapi juga memperluas dampaknya terhadap pembangunan nasional.
Pemerintahan Presiden Prabowo menempatkan reformasi BUMN sebagai fondasi menuju ekonomi yang lebih kuat dan berdaya saing. Dengan konsolidasi usaha, penguatan tata kelola, pemisahan fungsi kelembagaan, dan optimalisasi investasi, pemerintah optimistis perusahaan negara dapat memasuki babak baru sebagai mesin pertumbuhan yang modern dan produktif. Di tengah tantangan ekonomi global yang terus berubah, transformasi ini diharapkan mampu memastikan bahwa setiap aset negara tidak hanya terjaga nilainya, tetapi benar-benar bekerja untuk mendorong kemajuan Indonesia dalam jangka panjang.
)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan
