Jakarta – Pemerintah memastikan kondisi ketahanan energi nasional tetap terjaga di tengah meningkatnya eskalasi konflik global yang berdampak pada fluktuasi harga minyak dunia dan rantai pasok energi internasional. Sejumlah langkah strategis telah disiapkan sejak dini, mulai dari diversifikasi sumber energi, penguatan cadangan, hingga pengelolaan fiskal yang adaptif sebagai bantalan menghadapi gejolak global.
Tenaga Ahli Utama Bakom RI, Fithra Faisal, mengatakan bahwa pemerintah tidak berada dalam posisi reaktif, melainkan telah mengantisipasi berbagai skenario jauh sebelum konflik global memanas seperti saat ini.
“Jadi ada beberapa isu di sini ya. Pertama mengenai harga, yang kedua mengenai pasokan, dan yang ketiga mengenai potensi perangnya berapa lama. Dalam hal ini pemerintah sudah menyiapkan beberapa skenario tersebut, bahkan sesuai amanat Presiden, kewaspadaan itu sudah disampaikan sejak tahun lalu,” ujarnya.
Menurut Fithra, Presiden telah lebih awal membaca potensi ketidakpastian global dan menekankan pentingnya kesiapsiagaan nasional.
“Presiden sudah menyampaikan bahwa kita hidup dalam periode yang sangat berbahaya. Jadi peristiwa yang terjadi sekarang ini bukan sesuatu yang mengejutkan, karena sudah diantisipasi sejak setahun lalu. Prinsipnya jelas, kalau mau damai harus siap-siap menghadapi kemungkinan terburuk.”
Dari sisi ketahanan energi, Indonesia dinilai berada dalam posisi yang relatif kuat dibandingkan banyak negara lain. Hal ini tercermin dari hasil kajian internasional yang menempatkan Indonesia dalam kategori low exposure dan strong buffer.
“Artinya kita tidak terlalu bergantung pada satu kawasan saja, karena sumber energi kita terdiversifikasi. Bahkan dalam bauran energi, kita juga sudah mulai mandiri melalui pengembangan biofuel, dan ke depan ada potensi peningkatan ke B50,” jelas Fithra.
Selain itu, sistem pasokan energi nasional juga didukung oleh mekanisme pengisian ulang (replenishment) yang berkelanjutan, termasuk kerja sama perdagangan dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Dengan struktur pasar energi yang cenderung oligopolistik, Indonesia memiliki keunggulan dari sisi skala ekonomi dan kekuatan modal untuk menjaga stabilitas pasokan.
“Dalam kondisi disrupsi global, kita masih punya kemampuan untuk membeli dalam jumlah besar. Ini yang membuat kita tetap stabil dibanding negara lain seperti Filipina atau Australia yang lebih terdampak,” tambahnya.
Dari sisi harga, pemerintah juga berkomitmen menjaga stabilitas agar tidak membebani masyarakat. Hingga saat ini, harga BBM baik subsidi maupun non-subsidi tetap dipertahankan tanpa penyesuaian.
Fithra menjelaskan pemerintah ingin menahan tekanan eksternal supaya tidak langsung dirasakan masyarakat. Karena kita melihat kondisi daya beli masyarakat masih perlu dijaga. Kapasitas fiskal negara masih sangat memadai untuk mendukung kebijakan tersebut. Melalui efisiensi dan realokasi anggaran, pemerintah telah mengamankan ratusan triliun rupiah yang dapat digunakan sebagai bantalan subsidi energi.
“APBN memang didesain sebagai shock absorber. Dengan efisiensi anggaran yang sudah dilakukan, kebutuhan subsidi energi masih bisa ditutup tanpa melanggar batas defisit fiskal,” jelasnya.
Meski demikian, kewaspadaan tetap menjadi kunci. Pemerintah terus memantau dinamika global, termasuk potensi lonjakan harga minyak dunia. Namun dengan strategi yang telah disiapkan, Indonesia diyakini mampu menjaga stabilitas energi nasional.
Fithra mengimbau masyarakat untuk tidak panik menghadapi situasi global saat ini.
“Masyarakat tidak perlu khawatir. Stok energi kita aman, kondisi kita stabil, dan pemerintah sudah menyiapkan berbagai langkah antisipasi. Kita fokus saja pada aktivitas masing-masing dan tetap produktif,” pungkasnya.
