Oleh: Asep Faturahman)*
Kepastian hukum menjadi pilar utama dalam merealisasikan program rumah subsidi yang dicanangkan pemerintah. Program ini tidak hanya berbicara tentang penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga tentang bagaimana negara memastikan setiap kebijakan strategis berjalan di atas landasan hukum yang kuat, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks inilah pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjadikan kepastian hukum sebagai fondasi utama program rumah subsidi.
Komitmen tersebut tercermin dalam rencana pembangunan 141 ribu unit rumah subsidi di kawasan Meikarta. Skala pembangunan yang besar menuntut adanya jaminan legalitas yang jelas agar proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan hunian tidak menghadapi hambatan hukum. Pemerintah memandang proyek ini sebagai langkah konkret dalam memperluas akses hunian layak sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengatakan pihaknya memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum atas kelangsungan proyek tersebut. Penegasan ini menjadi krusial mengingat Meikarta sebelumnya pernah terseret persoalan hukum terkait perizinan. Pemerintah memastikan bahwa rencana pembangunan rumah subsidi telah melalui proses evaluasi menyeluruh dan koordinasi lintas lembaga guna mencegah potensi hambatan hukum di masa mendatang.
Keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat fondasi tersebut. Pemerintah tidak hanya berfokus pada percepatan pembangunan, tetapi juga pada aspek tata kelola yang bersih dan bertanggung jawab. Dengan adanya pendampingan serta kejelasan dari KPK, program ini diharapkan terbebas dari risiko penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat maupun negara.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, mengatakan bahwa lahan dan unit rumah susun yang direncanakan untuk program subsidi berstatus bersih secara hukum. Ia menjelaskan bahwa perkara hukum pada 2018 berkaitan dengan tindak pidana suap terhadap pejabat, bukan pada objek fisik berupa unit hunian. Dalam proses penegakan hukum, KPK tidak menyita unit rumah susun, melainkan aset dan hasil tindak pidana dari pihak yang terlibat. Penegasan ini memastikan bahwa aset yang ada dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik tanpa dibayangi persoalan hukum.
Kepastian hukum tersebut menjadi prasyarat penting agar kebijakan strategis di sektor perumahan tidak tersendat akibat kekhawatiran risiko hukum. Pemerintah menilai, tanpa jaminan legalitas yang jelas, program sebesar ini berpotensi menghadapi hambatan administratif maupun krisis kepercayaan publik. Oleh karena itu, penguatan aspek hukum ditempatkan sebagai fondasi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
Selain dukungan dari KPK pentingnya koordinasi dengan pemerintah daerah. Sinkronisasi dengan kebijakan tata ruang, perizinan, dan regulasi setempat menjadi langkah preventif untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai ketentuan. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan membangun kolaborasi yang solid agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan yang dapat memicu persoalan baru.
Konsolidasi dengan pihak swasta pun diarahkan dalam kerangka kepastian hukum. Kerja sama dengan pengembang tidak berhenti pada nota kesepahaman, tetapi harus dituangkan dalam perjanjian formal yang detail dan mengikat. Pendekatan ini memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak sekaligus menjamin kejelasan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan proyek.
Program rumah subsidi di Meikarta merupakan bagian dari upaya pemerintah mengatasi backlog perumahan nasional. Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi meningkatkan kebutuhan hunian, sementara keterbatasan lahan dan harga properti yang tinggi menjadi tantangan tersendiri. Dengan skema subsidi, masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh akses terhadap rumah layak huni dengan harga terjangkau serta dukungan pembiayaan yang ringan.
Namun demikian, pemerintah menyadari bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh jumlah unit yang dibangun, melainkan juga oleh kualitas dan tata kelola pelaksanaannya. Rumah subsidi harus memenuhi standar konstruksi, keamanan, dan kenyamanan. Fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi, dan listrik wajib tersedia secara memadai agar hunian benar-benar mendukung kualitas hidup penghuninya.
Dari sisi ekonomi, pembangunan dalam skala besar ini diproyeksikan mendorong pertumbuhan daerah melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan aktivitas sektor properti. Dampak positif tersebut menjadi nilai tambah yang memperkuat urgensi program. Meski demikian, pemerintah tetap memperhatikan potensi dampak sosial yang mungkin timbul, termasuk perubahan demografis di kawasan sekitar. Kajian dan mitigasi sosial menjadi bagian dari perencanaan agar pembangunan berlangsung harmonis.
Lebih jauh, kepastian hukum juga memberikan sinyal positif bagi dunia usaha dan lembaga pembiayaan. Dengan dasar legal yang jelas, risiko investasi dapat ditekan sehingga mendorong partisipasi lebih luas dalam penyediaan hunian terjangkau. Stabilitas regulasi akan menciptakan iklim usaha yang kondusif, mempercepat realisasi proyek, dan memastikan kesinambungan program dalam jangka panjang.
Pada akhirnya, fondasi hukum yang kuat akan menentukan keberhasilan program rumah subsidi sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan. Dengan kepastian hukum sebagai pijakan utama, program ini diharapkan mampu menghadirkan hunian layak bagi masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap komitmen negara dalam mewujudkan keadilan sosial. Keberhasilan proyek ini juga akan menjadi preseden positif bagi pengembangan program perumahan bersubsidi di kawasan lain. Pemerintah optimistis, dengan tata kelola yang kuat dan kepastian regulasi, target pembangunan dapat tercapai secara tepat waktu dan tepat sasaran.
)* Penulis adalah Mahasiswa tinggal di Bandung
