Oleh: Alexander Royce*)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah yang dirancang untuk menjawab tantangan mendasar pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Di tengah bonus demografi dan masih adanya persoalan gizi, stunting, serta ketimpangan akses pangan, MBG hadir bukan sekadar sebagai program bantuan sosial, melainkan investasi jangka panjang bagi kualitas generasi masa depan. Karena itu, keseriusan pemerintah dalam mengevaluasi pelaksanaan MBG patut diapresiasi dan didukung secara konstruktif oleh seluruh pemangku kepentingan.
Dalam berbagai kesempatan, pemerintah menegaskan bahwa MBG bukan program yang berjalan tanpa pengawasan. Evaluasi berkala menjadi kunci agar manfaatnya tepat sasaran, berkelanjutan, dan benar-benar berdampak. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, misalnya, menekankan pentingnya evaluasi berbasis data akurat untuk memastikan bahwa penerima manfaat MBG benar-benar mereka yang membutuhkan. Menurutnya, ketepatan data penerima menjadi fondasi utama keberhasilan program, karena kesalahan sasaran akan berujung pada inefisiensi anggaran dan melemahnya kepercayaan publik. Penekanan pada akurasi data ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak ingin MBG sekadar terlihat besar dari sisi anggaran, tetapi juga kuat dari sisi tata kelola.
Pendekatan berbasis data tersebut relevan dengan kondisi terkini, di mana pemerintah terus melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta sinkronisasi dengan data sektoral lainnya. Dengan cara ini, MBG diharapkan mampu menjangkau kelompok rentan, termasuk anak sekolah dan keluarga berpenghasilan rendah, secara lebih presisi. Keseriusan ini mencerminkan pola pikir pemerintah yang adaptif dan terbuka terhadap perbaikan, bukan defensif terhadap kritik.
Di sisi lain, aspek kesehatan dan keamanan pangan juga menjadi perhatian utama. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus menggarisbawahi bahwa keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah porsi makanan yang dibagikan, tetapi juga dari kualitas, keamanan, dan higienitasnya. Ia mengingatkan bahwa layanan gizi yang belum memenuhi standar higienitas berpotensi menimbulkan risiko kesehatan baru, sehingga sertifikasi dan pengawasan unit layanan gizi menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Pernyataan ini menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap tantangan di lapangan, melainkan menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan.
Penekanan pada standar kesehatan tersebut sejalan dengan meningkatnya kesadaran publik terhadap keamanan pangan. Dalam konteks ini, evaluasi MBG menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa tujuan mulia program tidak justru berbalik menjadi masalah kesehatan. Upaya pemerintah dalam mendorong sertifikasi, peningkatan kapasitas pengelola, serta pengawasan lintas sektor menunjukkan komitmen bahwa MBG harus memenuhi standar nasional, bahkan internasional, dalam layanan gizi.
Sementara itu, dari perspektif kebijakan gizi nasional, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menempatkan MBG sebagai bagian integral dari strategi besar peningkatan kualitas gizi masyarakat. Ia memandang bahwa evaluasi diperlukan untuk mengukur dampak nyata program terhadap status gizi penerima, bukan hanya output administratif. Dengan kata lain, keberhasilan MBG harus tercermin pada perbaikan indikator gizi, penurunan stunting, serta meningkatnya kesehatan anak dan remaja. Pandangan ini memperkuat argumen bahwa evaluasi bukanlah tanda kegagalan, melainkan mekanisme pembelajaran kebijakan.
Dalam perkembangan terbaru, sejumlah laporan media menunjukkan bahwa pemerintah juga mulai melibatkan akademisi dan lembaga independen dalam proses evaluasi. Langkah ini penting untuk menjaga objektivitas serta memperkaya perspektif dalam menilai efektivitas MBG. Selain itu, sinergi dengan pemerintah daerah terus diperkuat agar pelaksanaan di lapangan selaras dengan kebijakan pusat. Pendekatan kolaboratif ini mencerminkan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan responsif terhadap dinamika sosial.
Dukungan publik terhadap evaluasi MBG juga menjadi faktor penentu. Kritik yang konstruktif, masukan dari masyarakat, serta pengawasan media justru dapat memperkuat program ini. Pemerintah telah menunjukkan keterbukaan terhadap masukan tersebut, sebagaimana tercermin dari penyesuaian kebijakan dan perbaikan teknis yang terus dilakukan. Dalam konteks demokrasi, sikap ini patut diapresiasi karena menunjukkan bahwa pemerintah tidak alergi terhadap evaluasi, melainkan menjadikannya sebagai bagian dari proses pembangunan.
Pada akhirnya, MBG adalah program besar dengan tujuan besar. Tantangan dalam pelaksanaannya adalah hal yang wajar, mengingat skala dan kompleksitasnya. Yang terpenting adalah adanya komitmen kuat untuk terus memperbaiki, sebagaimana ditunjukkan oleh pernyataan dan langkah para pemangku kebijakan. Evaluasi berbasis data, peningkatan standar kesehatan, serta pengukuran dampak gizi yang nyata menjadi bukti bahwa pemerintah serius memastikan MBG berjalan efektif dan berkelanjutan.
Dengan terus mendukung keseriusan evaluasi Program MBG, publik turut berkontribusi dalam menjaga arah kebijakan tetap berada pada rel yang benar. Pemerintah telah menunjukkan itikad baik dan kerja nyata dalam mengawal program ini, dan dengan sinergi semua pihak, MBG berpotensi menjadi tonggak penting dalam mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.
*) Penulis merupakan Pengamat Sosial
