Oleh: Juana Syahril)*
Pemerintah memperkenalkan formula baru penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sebagai upaya menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kesejahteraan pekerja. Kebijakan ini menjadi tonggak penting dalam reformasi sistem pengupahan nasional karena tidak lagi hanya bertumpu pada inflasi, tetapi juga memasukkan variabel pertumbuhan ekonomi serta faktor penyesuaian yang memberi ruang fleksibilitas bagi daerah. Melalui pendekatan ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa kenaikan upah sejalan dengan kemampuan ekonomi sekaligus menjaga daya beli pekerja.
Sebagai langkah awal implementasi, pemerintah telah melakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan kepada seluruh kepala daerah di Indonesia. Sosialisasi ini mencakup gubernur, bupati, dan wali kota, serta dilaksanakan secara hybrid dengan fasilitasi Kementerian Dalam Negeri. Forum tersebut menjadi sarana strategis untuk menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menerapkan formula baru UMP 2026 secara konsisten dan terkoordinasi.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli mengatakan bahwa sosialisasi ini memiliki arti penting dalam memastikan kebijakan pengupahan berjalan efektif. Dukungan penuh dari Kementerian Dalam Negeri memperkuat sinergi antarlembaga, sehingga pemerintah daerah memiliki landasan yang jelas dalam menyusun kebijakan UMP. Kehadiran para pimpinan daerah dalam forum tersebut mencerminkan komitmen bersama untuk mengintegrasikan kebijakan pengupahan dengan agenda pembangunan ekonomi nasional.
Forum sosialisasi juga dihadiri oleh para kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan dari seluruh Indonesia. Keterlibatan unsur teknis ini dinilai krusial karena mereka akan menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijakan di daerah. Dengan pemahaman yang menyeluruh terhadap formula baru UMP, pemerintah daerah diharapkan mampu menerjemahkan kebijakan pusat ke dalam keputusan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan pekerja.
Kementerian Ketenagakerjaan memastikan akan segera melakukan konsolidasi dengan Dewan Pengupahan Nasional. Langkah ini bertujuan memberikan bimbingan dan pendampingan kepada Dewan Pengupahan Daerah dalam menetapkan UMP 2026. Pendekatan tersebut menunjukkan peran aktif pemerintah pusat dalam mengawal kebijakan agar implementasinya tidak menimbulkan kesenjangan antardaerah dan tetap sejalan dengan tujuan integrasi pertumbuhan ekonomi dan perlindungan pekerja.
PP tentang Pengupahan yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 16 Desember 2025 menjadi dasar hukum utama penerapan formula baru ini. Dalam regulasi tersebut, kenaikan upah minimum ditetapkan berdasarkan penjumlahan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan faktor alfa. Rentang alfa antara 0,5 hingga 0,9 memberikan ruang penyesuaian yang proporsional, sehingga kebijakan pengupahan dapat lebih adaptif terhadap kondisi ekonomi nasional maupun daerah.
Penerapan formula baru UMP 2026 mulai mendapat perhatian luas di daerah, termasuk di DKI Jakarta. Gubernur Jakarta, Pramono Anung mengatakan bahwa UMP Jakarta 2026 akan mengalami kenaikan seiring diberlakukannya skema pengupahan terbaru. Kepastian ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan pusat sekaligus menjaga relevansi kebijakan pengupahan dengan dinamika ekonomi daerah.
Kenaikan UMP Jakarta 2026 dinilai sejalan dengan semangat formula baru yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan pekerja. Dengan mempertimbangkan lebih banyak indikator ekonomi, kebijakan ini diharapkan mampu memberikan hasil yang lebih berimbang. Bagi pekerja, formula baru membuka peluang peningkatan kesejahteraan yang lebih adil, sementara bagi pelaku usaha, kebijakan ini memberikan kepastian karena disusun berdasarkan parameter ekonomi yang terukur.
Pemprov Jakarta juga menargetkan penetapan UMP 2026 dapat dilakukan lebih cepat dari tenggat waktu nasional. Langkah percepatan ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan ekonomi lebih awal bagi pekerja dan pengusaha. Dengan kepastian tersebut, kedua belah pihak dapat menyusun perencanaan keuangan dan strategi bisnis secara lebih matang, sehingga stabilitas hubungan industrial dapat terjaga.
Dalam proses penetapan UMP, Gubernur Jakarta, menegaskan bahwa pemerintah daerah akan mengambil peran sebagai penengah yang adil. Kepentingan buruh dan pengusaha akan ditempatkan secara seimbang agar iklim usaha tetap kondusif tanpa mengorbankan kesejahteraan pekerja. Pendekatan ini mencerminkan prinsip integrasi antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan tenaga kerja sebagaimana diusung dalam formula baru UMP 2026.
Sejalan dengan itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Jakarta, Syaripudin, mengatakan bahwa seluruh proses penetapan UMP Jakarta 2026 akan mengacu pada pedoman pemerintah pusat. Pembahasan teknis akan dilakukan melalui Dewan Pengupahan Provinsi yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan buruh. Forum ini menjadi ruang dialog sosial yang penting dalam merumuskan kebijakan pengupahan yang responsif dan berkeadilan.
Penerapan formula baru UMP 2026 juga diharapkan menjadi instrumen strategis dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan ketenagakerjaan nasional. Integrasi antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan pekerja mencerminkan kehadiran negara dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan sosial dan ekonomi.
Secara keseluruhan, formula baru UMP 2026 menunjukkan arah kebijakan pengupahan yang lebih komprehensif. Dengan mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan pekerja, pemerintah berupaya menciptakan sistem pengupahan yang adil, berkelanjutan, dan mendukung stabilitas ekonomi nasional. Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat hubungan industrial, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, serta mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif di seluruh Indonesia.
)* Penulis adalah Mahasiswa Bogor tinggal di Jakarta
