Oleh : Irfan Adrian )*
Pemerintah kembali menegaskan bahwa penanganan bencana di wilayah Sumatera merupakan prioritas nasional yang tidak dapat ditunda. Penegasan ini mencerminkan keseriusan negara dalam melindungi keselamatan warga, menjaga keberlanjutan pembangunan, serta memastikan pemulihan sosial dan ekonomi berjalan cepat dan berkeadilan. Sebagai salah satu pulau dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi, mulai dari banjir, longsor, gempa bumi, hingga kebakaran hutan dan lahan, Sumatera membutuhkan pendekatan penanganan bencana yang terintegrasi, terukur, dan berkelanjutan.
Penanganan bencana di Sumatera diposisikan sebagai prioritas nasional karena dampaknya yang luas terhadap kehidupan masyarakat dan perekonomian nasional. Sumatera merupakan salah satu pusat produksi pangan, energi, dan komoditas strategis nasional. Ketika bencana terjadi, dampaknya tidak hanya dirasakan secara lokal, tetapi juga berimbas pada stabilitas pasokan dan harga di tingkat nasional. Oleh karena itu, langkah cepat pemerintah dalam respons darurat, pemulihan infrastruktur, serta rehabilitasi sosial ekonomi menjadi kunci menjaga ketahanan nasional. Penetapan prioritas ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak memandang bencana sebagai peristiwa rutin, melainkan sebagai tantangan strategis yang harus ditangani dengan kebijakan lintas sektor.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno mengatakan pemerintah menetapkan bencana di wilayah Sumatra sebagai prioritas nasional dengan mengerahkan seluruh sumber daya kementerian dan lembaga guna memastikan pemulihan berjalan cepat, terkoordinasi, dan menyeluruh. Kemudian memasuki fase transisi, sejumlah daerah telah menetapkan status transisi darurat menuju pemulihan. Pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) mulai berjalan di berbagai wilayah dengan melibatkan kolaborasi TNI, Polri, dan kementerian/lembaga terkait.
Dalam konteks tanggap darurat, pemerintah menegaskan komitmen untuk bergerak cepat dan terkoordinasi. Melalui sinergi antara BNPB, TNI-Polri, kementerian teknis, serta pemerintah daerah, proses evakuasi, penyaluran bantuan logistik, dan layanan kesehatan terus diperkuat. Pendekatan satu komando di lapangan memastikan tidak ada tumpang tindih kewenangan dan bantuan dapat menjangkau warga terdampak secara merata. Kehadiran aparat dan relawan di tengah masyarakat menjadi simbol nyata bahwa negara hadir dalam situasi sulit, memberikan rasa aman dan harapan di tengah ketidakpastian.
Lebih dari sekadar respons darurat, pemerintah juga menempatkan pemulihan pascabencana sebagai bagian integral dari prioritas nasional. Rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, sekolah, fasilitas kesehatan, dan rumah warga dilakukan dengan prinsip build back better. Artinya, pembangunan kembali tidak hanya mengembalikan kondisi seperti semula, tetapi juga meningkatkan ketahanan terhadap bencana di masa depan. Pendekatan ini mencerminkan visi jangka panjang pemerintah agar wilayah Sumatera tidak terus-menerus terjebak dalam siklus kerusakan dan pemulihan yang berulang.
Aspek perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi masyarakat juga menjadi perhatian utama. Pemerintah memastikan bantuan sosial, dukungan bagi UMKM terdampak, serta program padat karya dapat berjalan seiring dengan proses rekonstruksi. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menerima bantuan sementara, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk bangkit secara mandiri. Kebijakan ini menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak dipandang semata sebagai urusan kemanusiaan, tetapi juga sebagai investasi sosial untuk menjaga kesejahteraan rakyat.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus mempercepat dukungan fiskal untuk penanganan bencana Sumatera. Seluruh instrumen fiskal dioptimalkan untuk mendukung tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Presiden RI Prabowo Subianto telah menyalurkan bantuan sebesar Rp268 M kepada pemerintah daerah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan tersebut disalurkan melalui dana kemasyarakatan Presiden dan telah masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing wilayah, yakni kepada tiga provinsi dan 52 kabupaten/kota yang terdampak bencana.
Penegasan penanganan bencana Sumatera sebagai prioritas nasional juga tercermin dalam penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan. Pemerintah terus mendorong peningkatan sistem peringatan dini, edukasi kebencanaan, serta tata ruang yang berbasis risiko bencana. Langkah ini penting untuk menekan dampak bencana di masa depan dan meminimalkan korban jiwa. Keterlibatan masyarakat, akademisi, dan dunia usaha dalam upaya mitigasi menunjukkan bahwa penanganan bencana merupakan tanggung jawab bersama yang dipimpin oleh negara.
Di tingkat kebijakan, pemerintah berupaya memastikan dukungan anggaran yang memadai dan fleksibel untuk penanganan bencana. Skema pendanaan darurat, dana siap pakai, serta sinergi pembiayaan pusat dan daerah menjadi instrumen penting agar respons dan pemulihan tidak terhambat persoalan administratif. Penegasan prioritas nasional ini memberikan kepastian bahwa daerah terdampak di Sumatera tidak akan berjalan sendiri, melainkan didukung penuh oleh negara.
Secara keseluruhan, penanganan bencana Sumatera sebagai prioritas nasional mencerminkan paradigma pembangunan yang berorientasi pada keselamatan dan ketahanan. Pemerintah menunjukkan bahwa perlindungan rakyat merupakan inti dari setiap kebijakan, bahkan di tengah tantangan alam yang tidak terduga. Dengan pendekatan yang cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan, pemerintah tidak hanya menangani dampak bencana, tetapi juga membangun fondasi Sumatera yang lebih tangguh dan berdaya saing. Narasi ini memperkuat optimisme bahwa melalui kepemimpinan yang tegas dan kebijakan yang tepat, bangsa Indonesia mampu menghadapi bencana dengan solidaritas dan ketangguhan yang semakin kuat.
)* Pengamat kebijakan publik
