Optimalisasi Hasil Tambang sebagai Fondasi Kemandirian Nasional

oleh -4 Dilihat
banner 468x60

Oleh : Rivka Mayangsari*)

Pengelolaan kekayaan mineral Indonesia perlu diarahkan untuk memberikan manfaat ekonomi sebesar-besarnya bagi negara dan masyarakat. Di tengah persaingan ekonomi global, sumber daya alam tidak cukup hanya dimanfaatkan untuk meningkatkan volume produksi dan aktivitas ekspor, tetapi harus mampu menjadi fondasi bagi penguatan industri nasional, penguasaan teknologi, serta pemerataan kesejahteraan. Dalam konteks tersebut, instruksi Presiden Prabowo Subianto agar sedikitnya 70 persen hasil pengelolaan seluruh izin usaha pertambangan (IUP) dinikmati negara menjadi salah satu arah kebijakan strategis untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.

banner 336x280

Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa negara dapat mengambil alih saham perusahaan pertambangan apabila diperlukan. Langkah tersebut mencerminkan keinginan pemerintah untuk memperkuat posisi negara dalam pengelolaan kekayaan alam sekaligus memastikan manfaat ekonomi pertambangan tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok usaha tertentu. Dengan penguasaan yang lebih kuat, negara diharapkan memiliki ruang lebih besar dalam menentukan arah pemanfaatan sumber daya mineral sesuai kepentingan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Presiden Haidar Alwi Care, Ir. R. Haidar Alwi, MT, memandang langkah Presiden Prabowo sebagai momentum penting untuk memperkuat kedaulatan ekonomi sekaligus mengembalikan orientasi pengelolaan sumber daya alam kepada amanat konstitusi. Menurutnya, kebijakan yang menargetkan sedikitnya 70 persen hasil pengelolaan pertambangan dinikmati negara membuka peluang pembenahan mendasar dalam tata kelola sektor mineral. Arah kebijakan tersebut perlu diwujudkan melalui sistem pengelolaan yang memastikan kekayaan alam memberikan kontribusi nyata bagi kepentingan publik.

Meski demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut membutuhkan rumusan operasional yang jelas dan terukur. Penjelasan pemerintah menyebut angka 70 persen merujuk pada hasil pengelolaan izin pertambangan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperjelas komponen penerimaan atau manfaat ekonomi yang diperhitungkan, instrumen penguasaan negara, serta mekanisme pelaksanaannya. Kejelasan definisi dan perhitungan akan menjadi fondasi bagi efektivitas kebijakan, kepastian hukum, serta kepercayaan pelaku usaha. Tanpa pengaturan yang terperinci, perbedaan penafsiran berpotensi menimbulkan persoalan dalam penerapan di lapangan.

Salah satu langkah penting untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah memperkuat pengolahan mineral di dalam negeri. Hilirisasi membuka peluang peningkatan nilai tambah komoditas, transfer teknologi, pengembangan industri manufaktur, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. Mineral yang sebelumnya dipasarkan dalam bentuk bahan mentah dapat diolah menjadi produk antara maupun produk akhir yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Proses tersebut juga berpotensi memperkuat keterkaitan sektor pertambangan dengan industri nasional lainnya, sehingga manfaat ekonomi tidak berhenti pada kegiatan ekstraksi.

Keterlibatan perusahaan nasional, koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rantai pasok industri pertambangan juga perlu diperluas. Pelibatan pelaku usaha domestik dapat membuka kesempatan kerja, memperkuat kapasitas produksi lokal, dan memperluas distribusi manfaat ekonomi. Bagi daerah penghasil, kontribusi pertambangan idealnya terlihat dalam peningkatan kapasitas fiskal, pembangunan infrastruktur, kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan begitu, keberadaan industri tambang tidak hanya meninggalkan aktivitas produksi, tetapi juga mendorong kemajuan wilayah secara berkelanjutan.

Penguatan posisi negara juga tidak harus bertentangan dengan keberlanjutan investasi. Kepastian regulasi, konsistensi kebijakan, dan kelayakan usaha tetap menjadi faktor penting bagi investasi jangka panjang. Negara perlu memiliki kewenangan yang memadai untuk menentukan arah pengelolaan dan memastikan kepentingan publik terlindungi. Pada saat yang sama, investor membutuhkan kejelasan mengenai hak, kewajiban, serta pengembalian modal.

Arah kebijakan pemerintah tersebut turut mendapat dukungan dari politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto. Ia mendukung target minimal 70 persen hasil pertambangan dinikmati negara karena dinilai sejalan dengan semangat konstitusi ekonomi sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Prinsip ini menjadi landasan bahwa pengelolaan mineral harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan secara luas.

Mulyanto, yang pernah menjadi Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019–2024, mengingatkan pemerintah agar mengambil pelajaran dari pengalaman panjang pengelolaan sumber daya minyak dan gas melalui skema cost recovery maupun gross split. Pengalaman tersebut penting sebagai bahan evaluasi untuk merancang mekanisme pertambangan yang memberikan manfaat optimal bagi negara tanpa mengabaikan kepastian usaha dan efektivitas pengelolaan.

Ia juga menegaskan bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam harus menghasilkan nilai tambah nasional, memperkuat penerimaan negara, menjaga lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil tambang. Tanpa tata kelola yang baik, kekayaan mineral yang melimpah justru berisiko berubah menjadi kutukan sumber daya alam, ketika besarnya potensi kekayaan tidak sejalan dengan kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, optimalisasi hasil tambang perlu dijalankan melalui pengawasan yang kuat, transparansi penerimaan, kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan pemerataan manf8aat. Kebijakan 70 persen akan memiliki arti strategis apabila mampu mendorong industri nasional yang lebih mandiri serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan pengelolaan yang bertanggung jawab, kekayaan mineral Indonesia dapat menjadi fondasi kemandirian ekonomi sekaligus warisan produktif bagi generasi mendatang.

*) Pemerhati energi

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *