Oleh: Fauzan Dahlan*
Menjelang genap dua tahun kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pemerintah berada pada fase penting untuk menunjukkan bahwa pembangunan tidak cukup hanya diukur dari banyaknya kebijakan, tetapi juga dari konsistensi kerja, integritas, dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Dalam berbagai kesempatan, Prabowo menegaskan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya harus membuktikan hasil kerja nyata, bukan berhenti pada wacana politik.
Kurang dari satu bulan menuju dua tahun masa pemerintahannya, Prabowo menyatakan keyakinannya terhadap jajaran yang membantu menjalankan roda pemerintahan, mulai dari para menteri, jenderal hingga kepala daerah yang menurutnya memiliki dedikasi dalam menjalankan tugas. Ia menilai sejumlah keberhasilan yang telah dicapai menjadi bukti bahwa pemerintah terus bergerak memenuhi kebutuhan rakyat.
Prabowo juga menolak anggapan bahwa pemerintah hanya mengandalkan retorika, dengan menekankan bahwa kerja nyata harus menjadi ukuran utama pemerintahan. Prinsip tersebut terlihat dari penekanannya terhadap kerja cepat, terutama untuk memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat. Menurut Prabowo, rakyat yang membutuhkan pangan maupun petani yang membutuhkan pupuk tidak dapat menunggu terlalu lama, sehingga kebijakan pemerintah harus menghasilkan dampak yang dapat dirasakan secara langsung.
Salah satu capaian yang paling menonjol selama tahun pertama pemerintahan adalah keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan pada 2025, lebih cepat dari target awal empat tahun. Pemerintah secara resmi mengumumkan capaian tersebut pada Januari 2026, sementara data pemerintah menyebut produksi beras nasional 2025 mencapai 34,71 juta ton dan meningkat 13,36 persen dibandingkan 2024.
Bahkan, hingga Agustus 2026, pemerintah menyebut Indonesia telah mencapai swasembada pada delapan komoditas utama, yakni beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Pemerintah juga menyampaikan bahwa penghapusan 145 aturan birokrasi penyaluran pupuk turut menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen, sementara pada sektor energi Indonesia mulai menjalankan swasembada solar melalui produksi diesel berbasis B50 sejak Juli 2026.
Capaian tersebut memperlihatkan bahwa agenda kemandirian pangan dan energi ditempatkan sebagai fondasi pembangunan, meskipun keberlanjutannya tetap membutuhkan pengawasan, produktivitas, distribusi yang merata, serta konsistensi kebijakan di lapangan. Artinya, keberhasilan yang telah dicapai dalam satu tahun terakhir perlu terus dijaga agar tidak hanya menjadi angka dalam laporan pemerintah, tetapi benar-benar memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat.
Di sisi lain, perhatian pemerintah tidak hanya diarahkan pada pangan dan energi, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan SDM Sekretariat Wakil Presiden, Eddy Cahyono Sugiarto, menegaskan bahwa pembangunan SDM merupakan fondasi penting menuju Indonesia maju.
Ia menyebut koordinasi lintas sektor terus diperkuat, termasuk dalam mempercepat penurunan stunting agar kebijakan pembangunan manusia dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran. Agenda tersebut kemudian diterjemahkan melalui berbagai program seperti Makan Bergizi Gratis, pemeriksaan kesehatan, revitalisasi sekolah, peningkatan kualitas pendidikan, pendidikan vokasi, hingga penguatan riset dan teknologi.
Dalam konteks ini, integritas pemerintahan menjadi unsur yang tidak kalah penting. Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh target dan angka capaian, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah memastikan anggaran, sumber daya, serta program publik benar-benar sampai kepada masyarakat. Karena itu, kerja cepat harus berjalan beriringan dengan transparansi, pengawasan, penegakan hukum, dan pemberantasan penyimpangan.
Dukungan dari masyarakat desa juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan agenda pemerintah. Ketua DPD Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) Sumatera Utara, Wahid Iskandar Barus, menyatakan bahwa masyarakat desa siap mengambil bagian dalam mengawal pemerintahan dan mendukung implementasi Asta Cita.
Menurut Wahid Iskandar Barus, persatuan berbagai elemen masyarakat diperlukan agar program pemerintah tidak hanya menjadi daftar kebijakan di tingkat pusat, tetapi dapat diterjemahkan menjadi kemajuan nyata di desa. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan nasional membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat sebagai penerima manfaat.
Memasuki tahun kedua, tantangan pemerintah tentu tidak otomatis selesai hanya karena sejumlah indikator menunjukkan kemajuan. Capaian harus dipertahankan, diperluas, dan diuji melalui manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat sehari-hari. Pemerintah sendiri pada Agustus 2026 menyatakan telah menjalankan 121 kebijakan transformatif dalam 21 bulan pemerintahan, sekaligus menegaskan bahwa capaian yang telah diperoleh bukan alasan untuk berpuas diri.
Karena itu, dua tahun pemerintahan Prabowo dapat menjadi momentum untuk memperkuat integritas, memperbaiki tata kelola, menjaga keberlanjutan program, serta memastikan setiap kebijakan berorientasi pada kepentingan rakyat. Pada akhirnya, pembangunan yang kuat bukan hanya tentang seberapa banyak program yang diluncurkan, melainkan seberapa konsisten pemerintah menjaga kepercayaan publik melalui kerja nyata, pengelolaan negara yang bertanggung jawab, dan hasil yang dapat dirasakan masyarakat. Semangat kerja, persatuan, serta pengawasan publik perlu terus dijaga agar berbagai capaian selama setahun terakhir menjadi pijakan menuju pembangunan yang lebih merata, mandiri, dan berkelanjutan.
*Penulis merupakan pengamat kebijakan publik
